Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, telah menjangkau sekitar 15.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Jumlah tersebut masih sebagian dari total sekitar 52.000 siswa di Tarakan.
Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan perlu kehati-hatian dalam pelaksanaan program, terutama terkait kesiapan dapur MBG. Menurutnya, dapur yang belum disetujui tidak dapat dipaksakan untuk segera beroperasi demi menghindari risiko, termasuk potensi kejadian keracunan makanan.
Saat ini, fasilitas dapur yang mendukung program MBG di Tarakan baru berjumlah lima unit. Rinciannya, dua dapur berada di Kelurahan Juwata, masing-masing satu dapur di Karang Anyar, Kampung Baru, dan Pamusian. Khairul juga menyebut bahan baku untuk program sejauh ini tidak menjadi kendala dan bahkan dinilai berlebih. Namun, akses ke area dapur dibatasi; pihak di luar pengelola hanya dapat melihat dari luar dengan mengenakan masker dan tidak diperkenankan masuk.
Khairul menambahkan, sasaran program MBG di Tarakan sebenarnya mencakup 20 kelompok, termasuk ibu hamil dan balita. Meski demikian, Pemerintah Kota Tarakan belum menjangkau kelompok tersebut karena pelaksanaan untuk siswa sekolah masih dalam tahap penyelesaian.
Di sisi lain, Anggota Komisi 2 DPRD Kota Tarakan dr. Yuli Indrayani menyampaikan kekhawatiran mengenai ketersediaan bahan baku berdasarkan hasil peninjauan dan diskusi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur SMA Muhammadiyah Tarakan pada Selasa (30/9). Ia menyebut kekhawatiran muncul apabila seluruh dapur beroperasi secara bersamaan, sehingga kebutuhan bahan baku meningkat pada waktu yang sama.
Menurut Yuli, SPPG meminta dukungan dari sektor pertahanan pangan, pertanian, dan peternakan untuk memastikan pasokan bahan tetap tersedia. Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain telur dan ayam lokal. Ia menilai, jika menu yang disajikan serentak membutuhkan bahan yang sama, dikhawatirkan pasokan di pasar tidak mencukupi, memicu kenaikan harga, risiko kelangkaan, hingga potensi inflasi akibat lonjakan permintaan.
Selain persoalan bahan baku, Yuli juga menyoroti kondisi fisik dan alur kerja di Dapur SMA Muhammadiyah Tarakan. Karena dapur memanfaatkan bagian dari sekolah, ruangan dinilai banyak sekat dan memiliki area terbuka, sehingga alur kerja dinilai belum sesuai.
Ia menjelaskan, proses penerimaan barang, pemeriksaan, penyimpanan, hingga pembersihan dan pemotongan bahan baku berlangsung di ruang yang terpisah-pisah. Kondisi itu membuat alur kerja menjadi bolak-balik dan dikhawatirkan meningkatkan risiko kontaminasi bahan makanan. Yuli menyebut masukan yang diberikan salah satunya terkait perbaikan alur kerja di dapur.
