Badan Gizi Nasional (BGN) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menyiapkan Program Lumbung Mataram di desa-desa sebagai pemasok bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yogyakarta. Program ini dinilai sejalan dengan Pasal 38 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan apresiasinya setelah bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa, 23 Desember 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam, Sri Sultan menjelaskan Program Lumbung Mataram sebagai upaya pemberdayaan masyarakat desa di seluruh wilayah DIY. Setiap desa disebut menyiapkan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektar untuk dikelola dalam program tersebut, terutama oleh warga yang tidak memiliki sawah.
“Lumbung Mataram ini sudah kami siapkan sejak dua tahun yang lalu, untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung,” kata Sri Sultan.
Nanik menyoroti kebutuhan bahan baku pangan untuk Program MBG yang meningkat seiring bertambahnya SPPG. Ia mengingatkan, peningkatan kebutuhan tersebut dikhawatirkan dapat memicu inflasi dan kekurangan pasokan. Menurutnya, Program Lumbung Mataram dapat menjadi salah satu solusi karena menerapkan pertanian terintegrasi yang mencakup pertanian dan peternakan.
BGN berharap Program Lumbung Mataram mampu memasok bahan baku pangan bagi dapur-dapur MBG di DIY. Nanik juga menyampaikan harapannya agar kebutuhan bahan pangan dapat dipenuhi dari dalam daerah.
“Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Sehingga kemandirian ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat akan terjadi,” ujar Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga untuk pengelolaan program MBG.
Sri Sultan menyatakan harapannya agar Lumbung Mataram dapat memasok sebagian besar kebutuhan bahan baku pangan untuk program MBG di DIY.
“Harapan saya ini bisa, sebagian besar, bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” kata Sri Sultan.
Jika program berjalan sesuai rencana, lahan Lumbung Mataram disebut berpeluang diperluas. Dengan konsep tersebut, diharapkan penghasilan masyarakat desa dapat meningkat.
Nanik menegaskan, program ini sejalan dengan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, khususnya Pasal 38 yang menekankan prioritas penggunaan produk dalam negeri serta pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) dalam penyelenggaraan Program MBG.
BGN juga menyatakan akan turut menyosialisasikan gagasan Lumbung Pangan yang digagas Sri Sultan saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
“Saya berterima kasih. Saya akan sampaikan bahwa DIY sudah mempelopori, di mana desa memanfaatkan lahan idle, atau bengkok kalau perlu, untuk ditanami warga masyarakat yang tidak punya sawah, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan peternakan,” ujar Nanik.
