Seorang pengamat politik menilai gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada awal masa pemerintahannya cenderung minim sensasi media dan lebih menekankan langkah yang disebut “senyap dan sistematis”. Di tengah situasi global yang bergejolak serta tantangan domestik yang kompleks, pendekatan tersebut dinilai berangkat dari keyakinan bahwa kebijakan publik seharusnya dibangun berbasis bukti (evidence-based policy making), bukan opini.
Dalam tulisannya, penulis mengangkat pertanyaan yang disebut kerap muncul selama sekitar 150 hari pertama pemerintahan Prabowo: mengapa Presiden tidak sering tampil di media. Menurutnya, hal itu bukan karena tidak bekerja, melainkan karena memilih fokus pada hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Salah satu program yang dijadikan contoh adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini disebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga dikaitkan dengan upaya menjawab persoalan daya beli serta terbatasnya lapangan pekerjaan.
Penulis menyebut MBG telah dijalankan oleh 1.300 dapur dan menghasilkan 3,9 juta porsi makanan bergizi setiap hari. Program tersebut diklaim berdampak pada 7,8 juta orang tua, serta menciptakan 65.000 lapangan kerja langsung dan 91.000 pekerjaan tidak langsung.
Dalam tulisan itu juga disampaikan target perluasan MBG hingga akhir tahun, yakni melayani 82 juta porsi makanan per hari. Penulis menyatakan target tersebut berarti manfaat program akan dirasakan lebih luas, termasuk oleh orang tua, serta disebut berpotensi menjangkau lebih dari 87% populasi Indonesia. Ia juga menuliskan rencana pengoperasian 32.000 dapur aktif dan proyeksi penciptaan 1,6 juta lapangan kerja langsung.
Selain MBG, penulis menyoroti rencana pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini dipandang sebagai strategi struktural untuk mengurangi ketimpangan, dengan tujuan mendorong perputaran ekonomi tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Meski mengakui program koperasi di masa lalu banyak yang gagal, penulis berpendapat pengalaman tersebut seharusnya menjadi pelajaran untuk perbaikan, bukan alasan untuk berhenti.
Penulis mengaitkan langkah-langkah tersebut dengan gagasan yang pernah disebut Prabowo sebagai “Paradoks Indonesia”, yakni kondisi negara yang kaya namun masih menghadapi kemiskinan dan ketimpangan. Menurutnya, kebijakan yang menitikberatkan pada gizi, pekerjaan, dan keadilan ekonomi merupakan bagian dari strategi untuk menjawab persoalan itu.
Di akhir tulisannya, penulis menyimpulkan Prabowo dinilai berada di jalur yang tepat, dengan pendekatan yang tidak tergesa-gesa namun berorientasi pada kerja yang konsisten dan hasil yang terukur.
