Komisi 2 DPRD Kota Tarakan melakukan kunjungan kerja ke Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan Perguruan Kristen Toraja Cabang Tarakan, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Selasa (30/9/25). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan dapur serta kualitas pelaksanaan program MBG di Tarakan.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan Simon Patino dan didampingi anggota Komisi 2 dr. Yuli Indrayani, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.
Dr. Yuli Indrayani menyampaikan, secara umum kondisi dapur MBG tersebut dinilai sudah memenuhi standar kelayakan. Ia menyebut luas bangunan, ketersediaan air bersih, serta peralatan memasak dan penyajian telah sesuai spesifikasi standar.
Meski demikian, Komisi 2 memberikan catatan terkait pemenuhan bahan baku. Saat ini, sekitar 40% bahan baku yang digunakan masih berasal dari luar daerah. Menurut dr. Yuli, harapannya program MBG dapat menggunakan menu lokal sekitar 80%, namun kondisi di Tarakan saat ini masih terkendala ketersediaan bahan baku di daerah.
Salah satu kendala disebutkan terkait variasi menu, misalnya ikan Dori yang tidak tersedia di Tarakan. DPRD tetap berharap ke depan dapur-dapur MBG dapat lebih maksimal memanfaatkan bahan baku lokal agar turut mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, termasuk petani dan nelayan.
Untuk menu ikan, dr. Yuli mencontohkan Tarakan memiliki produksi ikan bandeng, namun diperlukan variasi agar tidak menimbulkan kebosanan. Ia juga menyoroti perlunya pengolahan yang ramah anak, seperti bandeng yang diolah menjadi fillet tanpa duri. Sementara untuk bahan baku ayam, ia menyebut sudah menggunakan ayam lokal dari peternak setempat.
Dari sisi kesehatan dan sanitasi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tarakan Paulina menjelaskan pengawasan dilakukan rutin melalui inspeksi kesehatan lingkungan setiap bulan, terutama pada enam bulan pertama sesuai ketentuan. Pengawasan meliputi sanitasi, kebersihan dapur, area pengemasan makanan, hingga penjamah makanan.
Dinas Kesehatan juga telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di laboratorium. Berdasarkan hasil inspeksi kesehatan lingkungan terakhir, dapur tersebut memperoleh skor 85,9 yang dinyatakan memenuhi syarat. Paulina menambahkan, pekerja dipastikan telah mengikuti pelatihan penjamah makanan dan menjalani tes kesehatan, dengan ketentuan pekerja yang sakit harus berobat hingga sembuh sebelum kembali bekerja.
Analis gizi Dinas Kesehatan Armina menyatakan, secara umum kandungan gizi sudah terpenuhi. Namun, pihaknya masih menemukan beberapa kasus porsi yang tidak sesuai, seperti sayuran dan tempe yang terlalu sedikit. Timnya merekomendasikan agar pemorsian dievaluasi secara berkala untuk menghindari kekurangan porsi karena faktor human error.
Program MBG di dapur tersebut melayani tiga kali pengantaran setiap hari. Proses memasak dimulai sejak pukul 02.00 dini hari. Penentuan menu mengacu pada petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus mempertimbangkan muatan lokal dan ketersediaan bahan baku di daerah.
