Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai terbukti lalai dalam penyediaan menu program Makan Gizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul kembali terjadinya kasus keracunan massal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), termasuk yang terbaru di Kabupaten Sleman.

Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat JCW, Baharuddin Kamba, menilai insiden keracunan yang kembali terjadi menunjukkan perlunya tindakan tegas. Ia menyebut ratusan guru dan siswa diduga mengalami keracunan akibat menu MBG di Sleman, sehingga BGN diminta tidak menutup mata dan tidak semata mengejar target jumlah penerima manfaat program.

Menurut Baharuddin, fokus utama program MBG seharusnya tidak hanya pada capaian penerima manfaat, melainkan juga keselamatan siswa dan guru sebagai penerima. Ia menegaskan kasus keracunan yang diduga terkait menu MBG tidak bisa dianggap sebagai kesalahan statistik yang dapat diabaikan.

Ia juga meminta BGN bersama SPPG di berbagai daerah, termasuk di DIY, memastikan keamanan konsumsi menu MBG. Jika SPPG terbukti lalai, kata dia, BGN perlu menjatuhkan sanksi tegas berupa pencabutan izin operasional.

Selain itu, JCW mendorong kepala daerah di DIY melakukan intervensi terhadap SPPG yang terbukti lalai. Menurutnya, kepala daerah dapat mencabut izin operasional tanpa harus menunggu perintah dari BGN di tingkat pusat karena persoalan tersebut menyangkut keselamatan guru dan anak-anak di daerah.

“Jangan sampai nanti ada korban jiwa karena konsumsi menu MBG, baru ada tindakan dan saling lempar tanggung jawab,” ujarnya.

Dalam kasus terbaru, sebanyak 137 murid SMPN 3 Berbah dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Rabu (28/8/2025). Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi pada ratusan siswa di Mlati, Sleman pada awal Agustus, serta di Wates, Kulonprogo pada Juli.