PATI — Sejumlah warga mendatangi Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tlogowungu 1, Kabupaten Pati, Jumat, 27 Februari 2026. Mereka memprotes menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan dan menilai sajian yang diterima tidak sesuai standar serta anggaran.
Sebelum menuju kantor SPPG, massa yang tergabung dalam Aliansi Warga Tlogowungu Bersatu berkumpul di depan GOR Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi. Mereka membawa poster bertuliskan “Stop SPPG, jangan kau jadikan bisnis” dan “MBG Ladang Korupsi”, serta bergerak menggunakan kendaraan pikap yang dilengkapi pengeras suara.
Koordinator aksi, Zidan Putusuma, mengatakan warga pada prinsipnya mendukung program MBG dari pemerintah pusat. Namun, mereka mempertanyakan porsi dan nilai makanan yang dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang seharusnya digunakan.
“Kami mendukung penuh dengan MBG, tapi kenapa makanan yang didapatkan tidak sesuai dengan anggaran,” ujar Zidan saat berorasi. Ia menyebut keluhan warga muncul karena MBG yang diterima siswa dinilai tidak sesuai, baik dari jumlah makanan maupun nominalnya. “Kita butuh penjelasan dan transparan, jangan SPPG dijadikan ladang bisnis dan korupsi,” lanjutnya.
Salah seorang peserta aksi, Wayan, mencontohkan menu yang disebutnya hanya berisi satu jeruk, telur puyuh, dan satu roti. Menurut perhitungannya, paket tersebut bernilai sekitar Rp5 ribu. “Roti telur dan satu buah dengan nilai Rp8 ribu. Itu dari mana menghitungnya, jangan malah dijadikan korupsi,” ucapnya.
Kepala SPPG Tlogowungu 1, Dicky Ardian Listiyanto, menanggapi bahwa menu berupa telur puyuh, roti, dan jeruk sudah sesuai dengan anggaran. Ia merinci perhitungan harga yang digunakan: telur puyuh Rp2.600, jeruk Rp2.300, dan roti Rp2.000, sehingga total Rp7.900. Menurutnya, sisa Rp100 dikembalikan kepada negara. “Kita dari SPPG tidak menerima uang sama sekali,” kata Dicky di lokasi.
Dicky juga menyampaikan pihaknya menerima saran dan kritik masyarakat. Ia menjelaskan anggaran MBG untuk siswa TK hingga kelas 3 SD sebesar Rp8 ribu per porsi, sedangkan untuk kelas 4 SD hingga ibu menyusui sebesar Rp15 ribu per porsi. “TK sampai SD anggaran Rp8 ribu. SMP senilai Rp15 ribu,” ungkapnya.
Meski menyatakan menu telah sesuai anggaran, Dicky menyebut pihaknya akan memperbaiki permasalahan yang dipersoalkan warga dan mempertanggungjawabkannya kepada negara. “Kami akan memperbaiki masalah yang sudah-sudah. Kami akan mempertanggungjawabkan kepada negara,” tandasnya.
