Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan target pendirian 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Medan dinilai dapat menimbulkan efek berganda, mulai dari pemenuhan gizi anak, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan ekonomi pelaku UMKM lokal.
Pernyataan itu disampaikan Rico saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengenai kemitraan SPPG dan pelaku usaha potensial di Kota Medan, yang digelar di Gedung PKK Kota Medan, Jumat (29/5/2026).
Menurut Rico, program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan sehat bagi anak sekolah, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui ekosistem SPPG. Ia menilai pembangunan gizi membutuhkan dukungan dapur SPPG yang beroperasi dan melakukan pembelian bahan pangan dari pelaku usaha di sekitar lokasi dapur.
“Kita ingin anak-anak kita sehat dan mendapatkan gizi yang standar serta merata. Namun jangan lupa, pembangunan gizi ini ada dapurnya. Dapur ini belinya ke para pelaku yang ada disekitar dapur. Di sinilah ekosistem ekonomi lokal kita bangun,” kata Rico.
Pemko Medan, kata dia, menargetkan program ini menyasar sekitar 700.000 anak di 21 kecamatan. Dari target 255 SPPG, Rico menyebut saat ini 235 SPPG sudah aktif.
Selain layanan pemenuhan gizi, Rico berharap setiap SPPG dapat menyerap sekitar 47 hingga 50 tenaga kerja lokal. Ia menekankan prioritas perekrutan diarahkan kepada masyarakat rentan pada kategori Desil 1 dan Desil 2, atau kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah.
“Harapan kami, mohon ini menjadi perhatian bersama agar yang dipekerjakan adalah masyarakat di sekitar dapur SPPG tersebut. Dari yang tadinya tidak punya pekerjaan, sekarang punya penghasilan tetap,” tegasnya di hadapan ratusan pengelola SPPG dan pelaku usaha yang hadir.
Rico juga mendorong agar dapur SPPG membeli bahan baku dari warung, peternak, petani urban farming, serta pengrajin di sekitar. Ia mencontohkan pasokan ikan dari warga yang beternak lele atau nila dapat diserap langsung oleh SPPG.
Ia memaparkan kebutuhan pangan untuk program tersebut dinilai cukup besar. Rico menyebut kebutuhan beras per minggu mencapai 183 ton dan daging ayam 21 ton. Ia juga menyoroti kebutuhan tempe dan tahu yang tinggi, serta berharap pelaku usaha kecil mendapat akses untuk menyuplai kebutuhan SPPG.
Di sisi lain, Rico mengingatkan potensi dampak terhadap inflasi akibat lonjakan permintaan bahan pangan. Ia meminta jajaran Pemko Medan bersama Bank Indonesia (BI) dan Badan Gizi Nasional (BGN) mewaspadai risiko kenaikan harga jika tidak dikelola dengan strategi yang matang. Untuk itu, ia menginstruksikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dari hulu hingga hilir agar jalur jual-beli berjalan lancar tanpa mengganggu stabilitas harga pasar.
“Mau melihat masa depan Indonesia, lihat anak-anak kita sekarang. Berikan gizi, pendidikan, dan fasilitas terbaik, maka Indonesia masa depan akan maju luar biasa. Jika pengusaha kecil dapat income yang baik dan anak-anak sehat, maka ekonomi kita akan sangat stabil,” tutup Rico.
Acara tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Didit Widiana, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional Tengku Syahdana, serta pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.
