Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, H Syahrul Nurfa SH, menyatakan kekecewaan terhadap pelaksanaan Operasi Pasar Murah yang dinilai tidak merata di seluruh kecamatan. Ia menilai ketimpangan tersebut bertentangan dengan tujuan program yang digelar untuk menekan laju inflasi.
Syahrul mencontohkan program pasar murah yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) Pidie Jaya pada Desember 2022 di delapan titik. Menurutnya, jika mengacu pada pemerataan, semestinya setiap kecamatan memperoleh satu titik pelaksanaan. Namun, ia menyebut ada kecamatan yang tidak kebagian, sementara kecamatan lain mendapat pelaksanaan lebih dari satu kali.
Ia menyoroti Kecamatan Jangka Buya yang, berdasarkan data yang ia sebutkan, tidak mendapatkan jatah pelaksanaan pasar murah dalam program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akhir tahun. Syahrul menegaskan wilayah pesisir tersebut merupakan daerah termiskin di Pidie Jaya dan meminta agar warganya tidak terus dirugikan.
Terpisah, Sekretaris TPID Kabupaten Pidie Jaya, Muhali, menjelaskan bahwa berdasarkan data Bank Indonesia, pengendalian inflasi di Pidie Jaya dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Aceh. Meski demikian, TPID tetap menjalankan sejumlah program penanganan inflasi sesuai arahan pascakenaikan harga BBM, dengan sumber pendanaan yang digunakan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Muhali menyebut program yang dijalankan antara lain pasar murah, gerakan tanam, budidaya perikanan, peternakan, subsidi transportasi sekolah, serta survei rutin terhadap bahan pokok masyarakat. Ia juga menjelaskan sekretariat TPID dipimpin Sekretaris Daerah Pidie Jaya, Ir. Jailani Bramat, dengan anggota dari beberapa satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) teknis yang bertugas memantau program berjalan dan menyiapkan pelaporan inflasi kepada pemerintah pusat dan provinsi.
Terkait penentuan lokasi, volume, penerima manfaat, dan teknis pelaksanaan pasar murah, Muhali menyatakan hal tersebut menjadi kewenangan dinas teknis pelaksana, yakni Disperindagkop.
Ia juga menyampaikan informasi bahwa inflasi Pidie Jaya pada November 2022 berada pada angka -0,13 persen atau mengalami deflasi.
Sementara itu, Kepala Disperindagkop Pidie Jaya, Rizal Fikar, belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Konfirmasi juga dilakukan kepada Kepala Bidang Pengembangan Pasar Disperindagkop, Azhariadi, namun ia menyatakan tidak berwenang memberikan keterangan mengenai lokasi pelaksanaan pasar murah dan menyebut hal tersebut menjadi kapasitas kepala dinas dan TPID.
Adapun rekap titik lokasi Pasar Murah Pidie Jaya sejak Maret 2022 yang disebutkan dalam data pemantauan menunjukkan frekuensi pelaksanaan berbeda antar kecamatan: Bandar Baru (7 kali), Meurah Dua (6 kali), Trienggadeng (6 kali), Bandar Dua (5 kali), Meureudu (4 kali), Ulim (3 kali), serta Panteraja dan Jangka Buya masing-masing 2 kali.
