Meski berbagai program pemberian makanan tambahan terus berjalan, angka stunting di Kabupaten Samosir dilaporkan masih meningkat. Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diwakili Asisten II Hotraja Sitanggang menilai persoalan stunting tidak semata terkait ketersediaan makanan, melainkan juga pola asuh dan perilaku keluarga.
Hal itu disampaikan Hotraja dalam rapat koordinasi penurunan stunting di Samosir, Rabu (22/10/2025). Ia menegaskan, peningkatan program pemberian makanan tidak otomatis menurunkan stunting apabila akar masalah di keluarga tidak ikut dibenahi. “Pemberian makanan sudah sangat banyak, malah semakin bertambah. Tapi angka stunting juga ikut naik. Artinya, bukan di situ masalahnya,” kata Hotraja.
Hotraja menekankan pentingnya kerja bersama seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan stunting, seperti PKK, PPLKB, PKH, bidan desa, tim pendamping keluarga, dan petugas lainnya. Menurutnya, edukasi kepada keluarga harus dilakukan secara terpadu saat turun ke lapangan, bukan berjalan sendiri-sendiri. “Harus turun bersama. Sekali turun ke lapangan, semua petugas langsung edukasi. Jangan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia juga menilai kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mendukung target jangka panjang daerah. “Sekali mengunjungi tapi harus lengkap. Kalau ada yang membandel, harus kita tindak,” ucap Hotraja.
Pemerintah Kabupaten Samosir mendorong agar edukasi dilakukan dengan pendekatan budaya Dalihan Natolu atau kearifan lokal setempat. Menurut Hotraja, pendekatan tersebut dinilai lebih efektif agar pesan kesehatan dapat diterima oleh orang tua. “Kalau lewat Dalihan Natolu, orang tua lebih mau mendengarkan. Ini cara kita agar edukasi diterima dengan hati,” katanya.
Selain edukasi, Hotraja meminta petugas lapangan merekam data dan informasi secara akurat agar intervensi yang disusun sesuai kebutuhan anak stunting di setiap lokus. “Potret di lapangan harus jelas. Dari situ kita tahu tindakan apa yang paling tepat,” ujarnya.
Dari sisi pendanaan, Kepala Dinas Sosial Samosir menyebutkan bahwa dari total Rp99 miliar dana desa tahun 2025, sekitar Rp8 miliar dialokasikan khusus untuk penanganan stunting. Ia menilai alokasi tersebut cukup besar dan menekankan pentingnya gotong royong di lapangan agar program berjalan efektif.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Samosir, Mawarisa Sitinjak, mengungkapkan temuan terkait kondisi kesehatan anak stunting. Dari 120 anak stunting yang diperiksa kadar hemoglobin (Hb)-nya, 45 anak atau 55 persen mengalami anemia. Ia menyebut beberapa anak bahkan memiliki kadar Hb 7 sampai 8 meski secara kasat mata tampak sehat.
Menurut Mawarisa, anemia dapat menghambat penyerapan nutrisi. “Hb itu penting untuk membawa oksigen bersih ke seluruh tubuh. Kalau kurang, anak jadi lemas dan gizinya tidak terserap sempurna,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pola asuh yang dinilai kurang tepat, seperti pemberian makanan selingan yang tidak sesuai, pola tidur tidak teratur, hingga anak yang sering dititip tanpa perhatian gizi. Mawarisa menambahkan, infeksi pada anak yang tidak diobati juga dapat mengganggu efektivitas asupan gizi. Ia menyebut pemerintah daerah akan memperkuat edukasi dengan pendekatan Dalihan Natolu agar pesan kesehatan lebih mudah diterima masyarakat.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Samosir, Ny. Kennauli A. Sidauruk, turut mengajak seluruh pihak, terutama organisasi perangkat daerah terkait, untuk berkolaborasi menurunkan angka stunting hingga tingkat desa. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan anak sebelum pemberian makanan tambahan dan vitamin, sehingga asupan yang diberikan sesuai kebutuhan. “PKK akan memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa dan seluruh tim untuk menekan angka stunting,” katanya.
