KENDAL — Anggota Komisi IX DPR RI Muh Haris menilai upaya menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Muh Haris saat sosialisasi MBG di GOR Rajawali, Sukodono, Kabupaten Kendal, Jumat (13/3). Kegiatan itu merupakan kolaborasi Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendorong pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang.
Dalam pemaparannya, Muh Haris menegaskan bahwa MBG bukan sekadar kebijakan, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pangan yang berkualitas. “Program ini adalah manifestasi kehadiran negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan makanan sehat dan bergizi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa program berskala besar seperti MBG tidak dapat berjalan tanpa dukungan berbagai pihak. Muh Haris menyebut ada beragam variabel yang perlu ditata, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga persoalan distribusi.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi multi-helix yang melibatkan pemerintah, akademisi, sektor swasta, serta masyarakat sipil agar pelaksanaan program dapat terkoordinasi dengan baik.
