Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto, genap berusia satu tahun. Pemerintah menyampaikan sejumlah klaim capaian, antara lain program ini telah menyasar 49 juta penerima manfaat, mencatat 0,0007% kasus keracunan, melibatkan hampir 19.000 pelaku usaha kecil dan koperasi desa, serta menciptakan 1,5 juta pekerjaan baru.
Namun, laporan BBC News Indonesia dan pandangan sejumlah pengamat menyoroti adanya persoalan di lapangan. Sejumlah warga di beberapa daerah mengeluhkan pendirian dan operasional dapur MBG, sementara sebagian relawan mengaku bekerja tanpa kontrak tertulis dan pelatihan. Pelaku usaha kecil juga menyebut dampak program ini tidak merata dan bahkan memicu penurunan omzet serta kelangkaan pasokan di pasar tradisional.
Penolakan warga terhadap dapur MBG
Di Kompleks Parakan Indah Raya, Kota Bandung, warga memasang spanduk penolakan terhadap rencana pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketua RW 04, Badri, mengatakan penolakan muncul karena dapur MBG disebut beroperasi 24 jam dan dikhawatirkan mengganggu warga lanjut usia yang tinggal di lingkungan tersebut. Selain itu, warga khawatir volume sampah organik bertambah dan pengelola dinilai tidak menunjukkan iktikad baik karena, menurut klaim warga, semula menyebut bangunan itu akan menjadi kantor yayasan amal zakat, bukan dapur MBG.
Hingga akhir November 2025, dapur MBG di Parakan disebut belum beroperasi dan bangunan masih direnovasi. Upaya BBC News Indonesia menghubungi pemilik SPPG, menurut laporan tersebut, tidak mendapat balasan.
Di Kota Cirebon, Ketua RT 01 Perumahan Gunung Salak, Wiwik, menyebut SPPG Kecapi mulai beroperasi 13 Oktober 2025, tetapi komunikasi dengan warga dinilai minim. Ia mengaku tidak menerima surat resmi izin lingkungan dan hanya ada izin lisan. Perangkat kampung kemudian menegur dan memanggil pemilik SPPG ke kelurahan.
Wiwik juga menilai keberadaan dapur tidak memberi manfaat langsung bagi warga sekitar. Dari sekitar 200 kepala keluarga di RW 11, ia menyebut hanya satu orang direkrut menjadi relawan dan itu pun bukan warga RT 01. Ia mengatakan tidak ada informasi lowongan kerja yang dibuka, serta tawaran agar warga setempat menyuplai bahan baku disebut tidak mendapat respons baik. Upaya BBC News Indonesia menghubungi pemilik SPPG, menurut laporan itu, juga tidak berbalas.
Keluhan serupa muncul di Kelurahan Sumber, Solo. Ketua RT 01/RW 10, Suyatno, mengatakan warga kaget ketika spanduk rencana pendirian SPPG dipasang pada 8 September 2025 tanpa sosialisasi. Warga menolak karena lokasi berada di permukiman padat, akses jalan dinilai tidak memadai, serta ada kekhawatiran kebisingan operasional 24 jam dan pembuangan limbah. Ia menyebut mediasi tidak mencapai kesepakatan dan Satgas MBG Pemkot Solo sempat menghentikan pembangunan sementara karena belum mengantongi izin resmi. Namun, kemudian pihak pengelola datang membawa dokumen seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan Persetujuan Bangunan Gedung dari pemkot. BBC News Indonesia melaporkan telah berupaya menghubungi pengelola, tetapi tidak mendapat respons.
Relawan mengaku tanpa kontrak dan pelatihan
Persoalan lain yang disorot adalah kondisi kerja relawan. Yeni Mulyaningsih, relawan di salah satu SPPG di Kota Cirebon, mengaku bekerja di bagian pemorsian selama dua bulan. Ia mengatakan direkrut melalui relasi pertemanan dengan pemilik SPPG dan mulai bekerja pukul 02.00 WIB untuk mengisi sekitar 3.500 ompreng. Ia mengaku tidak pernah menerima kontrak tertulis, tidak mendapat pelatihan, dan lembur disebut sering tidak dibayar. Upah yang diterimanya Rp100.000 per hari, dibayar per dua minggu, serta ia menyebut tidak ada jaminan sosial seperti BPJS.
Di Bandung, Edi Junaedi, koordinator divisi pencucian ompreng, mengaku awal operasional bekerja hingga 13 jam dan tidak menerima pelatihan. Ia menyebut upah harian Rp100.000 untuk delapan jam kerja, sementara lembur Rp10.000 per jam tetapi hanya dihitung dua jam. Belakangan upah dinaikkan menjadi Rp110.000 per hari, namun uang lembur dihapus. Ia juga menyoroti persoalan transparansi ketika upah ditransfer, karena menurutnya ada pertanyaan dari pekerja terkait besaran yang diterima. Edi mengatakan ia tidak memiliki kontrak kerja tertulis dan statusnya masih masa percobaan, sementara manajemen mengklaim relawan akan diangkat sebagai pegawai tetap setelah enam bulan sekaligus didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan.
Berbeda dengan pengalaman di atas, Ratna Kumalaningrum, relawan di salah satu SPPG di Solo, mengaku bekerja delapan jam sehari di bagian pencucian ompreng dan menerima upah Rp150.000 per hari. Ia menyebut tidak ada kontrak kerja tertulis, tetapi merasa yayasan memerhatikan relawan dan menyatakan telah diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Ratna juga mengatakan selama dua bulan bekerja tidak ada keterlambatan atau kekurangan pembayaran.
UMKM dan pedagang pasar: dampak tidak merata, pasokan disebut langka
Dari sisi ekonomi lokal, sejumlah pelaku usaha kecil mengaku belum merasakan manfaat. Arul, Ketua Koperasi UKM Cirebon, mengatakan usahanya belum terdampak positif, meski ia mengetahui ada pelaku usaha tertentu yang mendapat pesanan MBG, seperti produk frozen food berbahan ikan, dan pesanan itu disebut hanya satu-dua serta melalui perorangan.
Di Bandung, pedagang sayur Asep Kurniawan mengaku omzet turun sekitar 20% setelah MBG berjalan. Ia menyebut pembeli—terutama ibu-ibu—berkurang karena tidak lagi menyiapkan bekal anak sekolah. Asep juga mengeluhkan kenaikan harga sejumlah bahan pokok yang menurutnya dipicu prioritas pasokan ke dapur SPPG, sehingga distribusi ke pasar berkurang. Ia mencontohkan harga ayam potong yang disebut naik dari kisaran Rp28.000–Rp34.000 per kilogram menjadi Rp39.000. Kondisi itu, menurutnya, membuat ia memberhentikan dua pegawai.
Di Solo, pedagang sayur di Pasar Legi, Mistiyah, mengatakan beberapa komoditas menjadi langka karena diborong dapur SPPG, sehingga pedagang kecil kesulitan mendapatkan stok. Ia menyebut pesanan dari dapur MBG hanya terjadi beberapa kali di awal program, setelah itu dapur memilih membeli langsung dari pengepul. Pedagang bumbu dapur Mei Yudi Astuti juga mengaku omzet turun hingga 50% karena pelanggan dari kantin sekolah berhenti berjualan. Ia mengatakan tidak ada dapur MBG di Solo yang membeli bumbu darinya, kecuali dua dapur dari luar kota yang berbelanja seminggu sekali, namun belum menutup penurunan omzet dari hilangnya pelanggan kantin sekolah.
Petunjuk teknis BGN: kuota penerima, skema anggaran, dan kewajiban melibatkan warga lokal
Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG pada November 2025. Dalam dokumen itu, MBG disebut sebagai bagian dari upaya membentuk kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. BGN menargetkan 32.000 SPPG dan melayani sekitar 82,9 juta penerima manfaat hingga Desember 2025.
Namun, per 12 November 2025, jumlah SPPG yang terbentuk disebut baru 14.773 di 38 provinsi. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan di rapat bersama DPR bahwa akan terus menambah dapur. BGN juga menyebut ada 14.189 mitra yang mendaftar dan sedang diverifikasi, serta pendaftaran mitra ditutup karena jumlah pendaftar sudah melebihi target.
Dalam juknis, penerima MBG mencakup peserta didik berbagai jenjang (formal dan nonformal), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam radius 6 kilometer dari SPPG. Setiap SPPG dibatasi melayani maksimal 2.500 penerima manfaat (2.000 peserta didik dan 500 non-peserta didik), bisa naik hingga 3.000 jika memiliki jurutama masak terampil bersertifikat.
Pemerintah menganggarkan Rp15.000 per paket, dengan pembagian: Rp8.000–Rp10.000 untuk porsi makanan, Rp3.000 untuk ongkos operasional, dan Rp2.000 untuk yayasan. BGN juga disebut memberikan insentif Rp6 juta per hari bagi SPPG sebagai apresiasi bila berkinerja baik.
Juknis mengatur alur penyiapan, termasuk ketentuan penyiapan dimulai pukul 02.00 WIB, proses memasak pukul 03.00 WIB, serta kewajiban test food untuk memastikan rasa, kualitas, porsi, presentasi, dan keamanan pangan. Pengiriman dilakukan pukul 07.30–10.30 WIB.
Untuk tenaga relawan, juknis menyebut 30% relawan harus berasal dari masyarakat lokal desil 1 dan 2 guna menciptakan lapangan kerja baru. Relawan wajib mendapat pelatihan dan pembekalan sebelum SPPG beroperasi, diberikan perlengkapan untuk menjaga kebersihan makanan, serta ada pengaturan giliran kerja. Honor relawan disebut berkisar Rp100.000–Rp200.000 per hari dan diberikan asuransi kecelakaan kerja.
Juknis juga mewajibkan dapur memprioritaskan belanja bahan baku dari BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha mikro lokal. Pemasok skala besar hanya digunakan bila kebutuhan tidak dapat dipenuhi entitas ekonomi lokal.
Keterlibatan usaha mikro disebut belum sampai 10%
Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia, Hermawati Setyorinny, menyebut keterlibatan pelaku usaha mikro dalam menyuplai bahan baku ke dapur MBG tidak sampai 10%. Ia menilai pelaku usaha mikro kerap harus memiliki pendekatan personal dengan pemilik dapur atau pihak terkait agar bisa mendapat pesanan. Menurutnya, pengelola dapur diduga sudah memiliki vendor sendiri.
Hermawati mengatakan pelaku usaha mikro yang dapat terlibat biasanya peternak telur atau ayam potong yang mampu menyediakan dalam jumlah besar, sehingga peternak atau petani perlu bergandeng dengan pihak lain untuk memenuhi permintaan. Jika tidak mampu, pengelola dapur disebut akan mengambil dari tengkulak karena pasokannya lebih banyak. Ia berharap sistem dibenahi agar perputaran ekonomi dirasakan pelaku usaha mikro, dan menyebut belum ada pengusaha UMKM yang memiliki dapur MBG karena keterbatasan modal.
ICW: seratusan yayasan mitra diduga terafiliasi dengan lingkaran pejabat
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan menemukan 102 yayasan atau mitra SPPG di 38 provinsi yang diduga memiliki afiliasi dengan lingkaran pejabat atau kelompok tertentu. Dari pemantauan acak periode Oktober–November 2025, ICW merinci: 28 yayasan diduga terkait partai politik; 18 terafiliasi pebisnis; 12 terkait birokrasi pemerintahan; 9 terafiliasi kelompok relawan atau organisasi pendukung kampanye; 7 terkait individu yang disebut orang dekat pejabat daerah; 6 terkait militer; 4 terkait mantan penyelenggara negara; 3 terkait pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi; serta 2 terafiliasi kepolisian dan kejaksaan.
Peneliti ICW Seira Tamara mengatakan data yayasan dipantau dari laman Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, sementara afiliasi individu ditelusuri dari struktur resmi yayasan. Ia menyimpulkan pelaksanaan MBG dipenuhi praktik patronase dan konflik kepentingan, serta menyebut pengawasan tidak berjalan optimal karena bagian dari BGN disebut ikut menjadi eksekutor program.
Isu dugaan pembagian jatah dapur juga sempat disinggung anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari dalam rapat dengan BGN pada pertengahan November 2025, ketika ia mempertanyakan dasar hukum target pembangunan 1.000 SPPG Polri. Sebelumnya, Wakapolri Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan membangun 400 SPPG pada 2026 dan 1.100 dapur pada 2025, dengan total 1.500 dapur selama 2025–2026. Sementara itu, disebut jumlah dapur MBG yang dikelola TNI mencapai 452 unit dari target 2.000 dapur, dengan Panglima TNI Agus Subiyanto menyatakan keterlibatan TNI sebagai bentuk pengabdian dan meminta kualitas dapur dijaga.
Pengamat: program dinilai top-down dan berdampak pada pasar
Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, menilai pihak yang paling diuntungkan adalah mereka yang dekat dengan lingkaran kekuasaan karena pendekatan pelaksanaan dinilai sangat top-down, dengan BGN sebagai komando yang menentukan pihak-pihak yang membangun dapur. Menurutnya, situasi itu memberi ruang bagi pemilik dapur menentukan siapa yang bekerja, besaran upah, serta pihak yang menjadi pemasok bahan baku.
Andri menilai ketika pemasok skala besar memprioritaskan pasokan ke dapur MBG, pedagang kecil di pasar tradisional tidak kebagian stok, yang berujung pada kenaikan harga dan penurunan penjualan. Ia menyatakan program tersebut tidak layak dipertahankan.
Direktur Celios, Bhima Yudhistira, juga mendesak program ini dihentikan atau dimoratorium. Ia menyebut MBG menimbulkan “substitutional effect” yang menggantikan ekosistem pasar yang sudah ada. Ia menilai dapur MBG cenderung memilih pemasok besar yang diduga punya koneksi dengan pemilik yayasan, sementara usaha kecil dan mikro terdampak karena harga pangan naik. Bhima juga menyoroti relawan dapur sebagai pekerja rentan karena tidak ada kontrak tertulis dan status kerja bisa berhenti bila dapur berhenti beroperasi. Ia meragukan klaim penciptaan 1,5 juta pekerjaan baru.
Tanggapan BGN dan klaim pemerintah
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menolak menanggapi temuan BBC News Indonesia. Dalam pesan singkat, ia meminta identitas relawan maupun dapur yang disebut bermasalah diungkapkan, dan menyebut temuan tersebut hoaks bila tidak disertai identitas. Ia juga mengirimkan beberapa video dan kisah inspiratif dari pelaku usaha mikro yang disebut terdampak program MBG.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan MBG sebagai prestasi logistik terbesar di dunia. Ia mengatakan program tersebut tidak mudah dan menyebut Indonesia mampu mencapai 49 juta penerima manfaat dalam waktu kurang dari satu tahun, dibanding Brasil yang disebut mencapai 40 juta penerima dalam 11 tahun. Dalam pidato di HUT ke-61 Partai Golkar pada 5 Desember 2025, Prabowo juga membandingkan angka penerima manfaat dengan jumlah penduduk Singapura dan menegaskan klaim itu untuk membantah tudingan bahwa MBG akan gagal.
