Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat adanya sejumlah siswa yang menolak menerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan tersebut diduga dipengaruhi trauma setelah rentetan kasus keracunan, meski tidak hanya terjadi di sekolah yang terdampak langsung.
Kepala Disdikpora DIY Suhirman mengatakan, sebagian penerima memilih tidak mengambil MBG untuk sementara waktu. “Ada beberapa penerima yang menolak untuk menerima MBG, mungkin karena post trauma. Besok mungkin akan menerima lagi, tapi untuk saat ini masih ada yang belum mau,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Menurut Suhirman, penolakan itu muncul di beberapa sekolah secara umum. “(Yang menolak) ada di beberapa sekolah secara umum. Bukan hanya yang terjadi kasus keracunan,” katanya.
Meski demikian, Disdikpora memastikan program MBG tetap dijalankan secara merata di seluruh sekolah. Suhirman menekankan bahwa MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga memuat unsur pendidikan karakter. “MBG itu tidak hanya soal makanan, tapi juga pendidikan tentang bagaimana makan bergizi, cara makan yang benar, dan membentuk kebiasaan baik,” ujarnya.
Seiring kejadian keracunan di sejumlah sekolah dalam dua pekan terakhir, Disdikpora menyatakan akan memperketat pengawasan pelaksanaan MBG di seluruh sekolah. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat koordinasi mingguan bersama para koordinator Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG). Setiap sekolah diminta memastikan standar kebersihan dan keamanan sebelum makanan disajikan.
“Jadi kita koordinasi terus tentang menu, regulasi, dan kesiapan sekolah. Kalau ada kejadian tertentu harus segera dikoordinasikan ke pemerintah daerah, termasuk ke Disdikpora,” ujar Suhirman.
Ia menambahkan, setelah rentetan keracunan di SMAN 1 Jogja dan sejumlah sekolah di Sleman, pihaknya menekankan pembenahan menyeluruh di tingkat pelaksana. Pengawasan kini mencakup higienitas dapur, waktu memasak, hingga pengaturan porsi makanan.
“Kami menekankan agar yang memasak harus sudah pernah dilatih, jam masaknya diatur, dan syarat kebersihan diperhatikan. Kami sudah minta setiap koordinator SPPG melakukan pembenahan,” kata Suhirman.
