Kerja keras kerap dianggap sebagai kunci utama keberhasilan belajar. Namun, riset tahun 2025 yang dilakukan penulis bersama Krisztián Széll menunjukkan bahwa capaian akademik siswa di Indonesia dipengaruhi kuat oleh asal-usul sosial dan kondisi geografis tempat mereka tinggal dan bersekolah.
Penelitian ini menggunakan data PISA 2022 dengan subsampel Indonesia sebanyak 13.059 siswa dari 400 sekolah. Hasilnya menegaskan bahwa perbedaan latar belakang—baik sosial, ekonomi, maupun wilayah—berkaitan erat dengan kesenjangan nilai matematika, membaca, dan sains.
Kesenjangan desa-kota
Salah satu temuan utama adalah jurang capaian antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Siswa yang tinggal dan bersekolah di kota-kota besar secara konsisten mencatat skor lebih tinggi pada matematika, membaca, dan sains dibandingkan siswa di daerah rural.
Tren ini terlihat sejalan dengan tingkat keurbanan sekolah: semakin urban lokasi sekolah, semakin tinggi rata-rata capaian siswanya. Di megakota dengan penduduk di atas 10 juta jiwa—seperti Jakarta—hasil belajar dapat jauh melampaui sekolah di kabupaten pedalaman.
Perbedaan itu tidak berdiri sendiri. Sekolah di wilayah urban umumnya memiliki guru yang lebih berkualitas, fasilitas lebih lengkap, ukuran kelas lebih kecil, serta dukungan orang tua yang lebih kuat. Sementara itu, sekolah di daerah pedesaan kerap menghadapi kekurangan tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas belajar, dan minimnya dukungan sosial di sekitar sekolah.
Relasi negeri dan swasta bergantung pada lokasi
Penelitian ini juga menyoroti bahwa jenis sekolah tidak bisa dinilai secara tunggal sebagai penentu prestasi. Secara umum, tipe sekolah tidak secara langsung menentukan capaian siswa, tetapi pengaruhnya berubah bergantung pada konteks wilayah.
Di pedesaan, sekolah swasta yang bergantung pada pemerintah—misalnya penerima bantuan seperti dana BOS dan program bantuan lain—ditemukan lebih unggul dibanding sekolah negeri. Sebaliknya, di kota kecil hingga kota besar, sekolah negeri menunjukkan performa lebih baik daripada sekolah swasta, baik swasta independen maupun swasta yang bergantung pada pemerintah.
Polanya kembali berubah di megakota seperti Jakarta atau Surabaya, di mana sekolah swasta independen lebih menonjol dibanding sekolah negeri dan swasta yang bergantung pada pemerintah.
Temuan tersebut juga menggambarkan adanya keterkaitan antara komposisi siswa dan jenis sekolah. Sekolah swasta di kota besar cenderung menampung siswa dari keluarga menengah atas, sementara sekolah swasta di desa yang bergantung pada pemerintah kerap menjadi tumpuan keluarga berpenghasilan rendah.
Sumber daya sekolah dan masalah perilaku
Riset ini mencatat bahwa kekurangan bahan ajar, fasilitas laboratorium, dan sarana belajar berkaitan erat dengan capaian akademik yang lebih rendah, terutama pada pelajaran sains. Selain itu, sekolah yang melaporkan lebih banyak kasus kenakalan, ketidakhadiran, atau kekerasan antarsiswa cenderung memiliki capaian lebih rendah.
Faktor seperti kualitas guru dan kepemimpinan kepala sekolah tidak selalu muncul sebagai pengaruh signifikan dalam temuan penelitian ini, namun tetap dinilai berdampak besar dalam praktik pendidikan sehari-hari.
Di sisi lain, persoalan kesejahteraan guru disebut sebagai isu penting, terutama di sekolah swasta yang bergantung pada pemerintah. Banyak guru di kategori ini dilaporkan masih menerima gaji di bawah standar, sering kali hanya sekitar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, tanpa tunjangan atau jaminan kerja.
Anggaran besar, tetapi persoalan ketimpangan belum terjawab
Indonesia mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Namun pada 2023, data menunjukkan anggaran pendidikan secara proporsional setara 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari rekomendasi UNESCO sebesar 4–6%.
Menurut riset ini, besarnya alokasi belum otomatis menjawab akar masalah ketimpangan. Perbaikan mutu pendidikan dinilai tidak cukup jika hanya mengandalkan kebijakan yang bersifat top-down atau program tertentu, tanpa menyasar problem struktural.
Sejumlah langkah yang disoroti sebagai kebutuhan antara lain pemerataan sumber daya dan tenaga pendidik di pedesaan, peningkatan kesejahteraan guru—terutama di sekolah swasta yang bergantung pada pemerintah—pengurangan segregasi antarsekolah agar siswa dari latar sosial berbeda dapat belajar bersama, serta penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal alih-alih menerapkan standar seragam secara nasional.
Sekolah dan tantangan menjadi penyeimbang sosial
Riset ini juga mengaitkan temuan dengan pandangan sosiolog Prancis Pierre Bourdieu tentang pendidikan sebagai arena tempat modal ekonomi, sosial, dan budaya berinteraksi. Siswa dari keluarga berpendidikan tinggi dinilai memiliki modal budaya—seperti kebiasaan membaca, gaya berbahasa, dan pengetahuan umum—yang selaras dengan tuntutan sekolah, sekaligus modal sosial berupa jaringan dan dukungan komunitas.
Di sisi lain, anak dari keluarga miskin berisiko memasuki sistem pendidikan tanpa “perlengkapan simbolik” yang setara. Kondisi ini membuat sekolah berpotensi bukan menjadi jalur mobilitas sosial, melainkan mereproduksi ketimpangan yang sudah ada.
Kesimpulan riset menegaskan bahwa selama faktor “dari mana seseorang berasal” masih menjadi penentu utama capaian belajar, peran sekolah sebagai penyeimbang sosial akan sulit terwujud. Karena itu, kebijakan pendidikan dinilai perlu lebih peka pada ketimpangan sosial, ekonomi, dan geografis yang membentuk pengalaman belajar siswa di Indonesia.
