Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar penyediaan menu dan distribusi makanan, melainkan upaya membangun infrastruktur gizi yang terhubung dengan mutu pendidikan dan pembangunan kualitas manusia. Program ini dipandang menautkan rantai pasok, tata kelola lintas lembaga, hingga perubahan perilaku makan di tingkat rumah tangga.
Di tengah perdebatan mengenai prioritas anggaran, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan program dan anggaran pendidikan tetap berjalan dan bahkan diperkuat. Ia menyatakan MBG hadir sebagai pelengkap agar anak tumbuh sehat dan siap belajar, bukan sebagai pengganti program pendidikan.
Dari parlemen, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa anggaran MBG dibahas dan disetujui bersama pemerintah serta DPR dalam pembahasan APBN, sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk perbaikan gizi anak. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menekankan pelaksanaan MBG tidak mengganggu postur anggaran kementerian-kementerian pendidikan karena terdapat pemisahan antara belanja rutin pendidikan dan dukungan MBG. Menurutnya, jika yang dipersoalkan adalah efisiensi dan akuntabilitas, maka perbaikan perlu diarahkan pada mekanisme pengawasan dan transparansi.
Dampak MBG juga disebut mulai terlihat pada perubahan kebiasaan makan. Kajian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) yang dikutip sejumlah media melaporkan adanya perubahan rutinitas makan pada anak penerima, termasuk pengakuan sebagian orang tua bahwa anak lebih rutin mengonsumsi makanan bergizi dan menjadi tidak terlalu pilih-pilih makanan sejak program berjalan. Disebutkan pula bahwa MBG telah dinikmati puluhan juta penerima manfaat, sekitar 59,86 juta penerima hingga 20 Januari 2026.
Aspek kualitas program turut menjadi sorotan. Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI Mufti Mubarok mendukung evaluasi menyeluruh yang dilakukan Badan Gizi Nasional selama Ramadan 2026. Evaluasi itu mencakup kemasan, komposisi gizi, hingga transparansi penggunaan anggaran, dengan tujuan menjaga standar kesehatan dan perlindungan konsumen.
MBG juga disebut tengah diarahkan agar lebih inklusif. Kementerian Sosial bersama Badan Gizi Nasional mematangkan pelaksanaan MBG bagi lansia dan penyandang disabilitas dengan memanfaatkan jejaring Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta mekanisme penjangkauan yang telah berjalan di layanan sosial.
Dari sisi tata kelola, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan kebutuhan koordinasi yang terukur dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Ia menyebut MBG didesain tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga pemberdayaan ekonomi dan pendidikan, sehingga peran pemerintah daerah dalam ekosistem serta keamanan pangan dinilai penting, termasuk menjaga kontinuitas pasokan dan akurasi data penerima.
Untuk mendukung pasokan, BRIN melalui riset sains data disebut mengembangkan pemetaan potensi protein laut berbasis kecerdasan artifisial dengan tingkat akurasi model 94,6%. Pemetaan ini ditujukan untuk mendukung ketahanan pasokan protein MBG melalui pendekatan data spasial dan konsep precision fishing.
Sementara itu, isu pendanaan diminta tidak diseret oleh informasi keliru. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan zakat tidak boleh digunakan di luar delapan asnaf, sekaligus menepis informasi yang mengaitkan zakat untuk MBG.
Secara keseluruhan, MBG dipandang sebagai investasi manajemen pangan untuk pembangunan manusia, mulai dari penataan konsumsi, penguatan rantai pasok, penerapan standar keamanan pangan, hingga penguatan akuntabilitas. Keberlanjutan program dinilai bergantung pada evaluasi yang konsisten, transparansi, serta koordinasi pusat dan daerah yang solid.
