Presiden RI Prabowo Subianto membahas sejumlah kebijakan strategis, mulai dari pemutihan iuran BPJS Kesehatan hingga kebijakan substitusi usaha pakaian bekas (thrifting), dalam rapat terbatas bersama para menteri terkait di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan Presiden mengarahkan agar kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, bukan semata bantuan konsumtif. Menurutnya, orientasi pemerintah diarahkan pada penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif melalui penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Cak Imin menyebut Presiden memberi arahan penguatan ekonomi produktif, termasuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan dan kebijakan substitusi terkait usaha thrifting.
Ia juga menyampaikan beberapa kebijakan konkret yang disepakati untuk segera dijalankan. Pertama, pemerintah akan membuka seluruh fasilitas milik pemerintah bagi pelaku UMKM. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 30 persen area di fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area digunakan untuk pengembangan UMKM.
Kedua, pemerintah akan meluncurkan program “Pasar 1001 Malam”, yakni pemanfaatan aset negara yang tidak terpakai (idle) dan berada di lokasi strategis untuk mendukung UMKM melalui kegiatan pameran, promosi, dan pemasaran produk.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program pemerataan alat dan lahan produksi bagi petani miskin pada kelompok desil 1 dan 2. Cak Imin mengatakan kelompok desil 1 akan didorong memiliki alat produksi sendiri, termasuk melalui pembagian tanah bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Terkait fenomena perdagangan pakaian bekas impor, Cak Imin menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan dan secara bertahap menghentikan praktik tersebut. Kebijakan itu disertai upaya substitusi usaha thrifting agar pelaku ekonomi yang terdampak dapat beralih ke usaha yang dinilai lebih sehat dan produktif.
Di bidang ketenagakerjaan, Cak Imin mengatakan Presiden juga menyetujui program beasiswa pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang akan bekerja di luar negeri. Program senilai Rp12 triliun itu difokuskan pada pelatihan keterampilan seperti welder, caregiver, hospitality, serta pelatihan bahasa asing agar tenaga kerja Indonesia siap bersaing di pasar global.
