Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat dan berjalan serentak sejak Januari 2025 tidak hanya menuntut standar makanan yang berkualitas, tetapi juga pengelolaan limbah dari proses produksinya. Di Kutai Kartanegara, pelaksanaan program ini berlangsung di sejumlah titik, termasuk di Kota Tenggarong.
Untuk wilayah Tenggarong, produksi MBG dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kelurahan Sukarame. Dalam sehari, SPPG Sukarame memproduksi sekitar 3.448 porsi untuk 12 sekolah, mencakup jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA.
Kepala SPPG Ninda Dwi Fitriani menyampaikan bahwa limbah produksi MBG tidak dibuang langsung. Menurutnya, limbah cair diproses melalui beberapa tahapan, mulai dari perangkap lemak, kemudian masuk ke septi tank untuk disaring sebelum dikeluarkan.
“Jadi limbah produksi MBG ini tak dibuang langsung, yang bisa mengakibatkan bau atau mengganggu lingkungan,” kata Ninda Dwi Fitriani saat ditemui di SPPG, Kamis (7/8/2025).
Ia menegaskan, pihaknya memastikan limbah yang keluar dalam kondisi bersih dan tidak mengganggu lingkungan maupun masyarakat sekitar. SPPG Sukarame juga disebut bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara untuk pengawasan lingkungan dan pengelolaan sampah.
Selain limbah cair, aktivitas dapur juga menghasilkan sampah sisa bahan dapur yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Volume sampah sisa bahan dapur ini disebut dapat mencapai sekitar 90 kilogram per hari.
Ninda juga menekankan bahwa operasional dapur umum MBG harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang pelaksanaannya melibatkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara dan pihak terkait lainnya. Fokus utama dalam produksi, menurutnya, berada pada kebersihan serta kualitas bahan baku, seperti daging, sayuran, dan kebutuhan gizi yang menyesuaikan standar.
Untuk distribusi, MBG dikirim menggunakan wadah berbahan stainless sesuai ketentuan BGN. Ninda menyebut makanan dikirim ke sekolah-sekolah di Tenggarong dengan target waktu sekitar 30 menit sebelum jam istirahat.
Setelah makanan didistribusikan, wadah atau ompreng dikembalikan ke SPPG. Di lokasi, sampah sisa makanan dipisahkan terlebih dahulu, kemudian wadah dicuci menggunakan sabun dan air bersih. Sampah sisa makanan ini juga disebut dapat mencapai sekitar 90 kilogram per hari, namun dimanfaatkan oleh karyawan yang memiliki hewan ternak.
Mitra MBG, Ely Hartati, menambahkan bahwa pengolahan limbah juga diatur dalam SOP BGN. Ia menegaskan limbah tidak boleh dibuang langsung ke parit umum, melainkan harus masuk ke septi tank atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sendiri, setelah melewati tahapan penjebak lemak.
Ely menyebut satu dapur memiliki tiga septi tank berukuran 4 meter persegi untuk proses penyaringan sebelum limbah dikeluarkan. Ia juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Dinkes Kutai Kartanegara sebelum membangun dapur MBG.
Sementara itu, Kepala DLHK Kutai Kartanegara Slamet Hadiraharjo mengatakan, sejauh ini baru ada satu dapur MBG yang melaporkan operasionalnya secara resmi kepada DLHK. Menurutnya, setiap dapur MBG yang beroperasi seharusnya melapor karena kegiatan produksi menghasilkan limbah.
“Secara resmi baru ada satu dapur yang bersurat, terhadap operasi produksi MBG,” ujar Slamet.
Meski demikian, Slamet menyebut belum ada laporan maupun temuan terkait limbah yang merugikan masyarakat. Ia mengatakan DLHK tidak dapat melakukan peninjauan langsung tanpa dasar, namun hingga kini tidak ada keluhan masyarakat terkait limbah dari produksi MBG.
