PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menjalin kerja sama strategis dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus ketahanan keluarga. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Kerja sama ini diarahkan untuk membangun sinergi lintas lembaga dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan memperkuat ketahanan keluarga di Jawa Timur. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan hukum yang lebih mudah diakses masyarakat.
Khofifah mengatakan nota kesepakatan itu akan menjadi pedoman kerja bersama dalam menyusun rencana aksi yang terukur dan berkelanjutan. “Ini adalah wujud ikhtiar kehadiran negara secara nyata dalam kehidupan warga,” kata Khofifah, Minggu, 25 Januari 2026.
Melalui kesepakatan tersebut, layanan hukum ditargetkan semakin terbuka bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Kerja sama juga mencakup pertukaran data dan informasi antarlembaga dengan memanfaatkan aplikasi “Sistem Informasi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Guna Menjaga Ketahanan Keluarga di Jawa Timur Menuju Gerbang Baru Nusantara” atau “Satira Majapahit Juara”.
Khofifah menegaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum menjadi langkah penting menuju pelayanan publik yang modern dan responsif. “Ini adalah wajah pelayanan publik modern yang kita dorong sejalan dengan visi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara, provinsi yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga unggul dalam tata kelola hukum dan keadilan,” ujarnya.
Penandatanganan nota kesepakatan itu juga mencatatkan prestasi nasional. Pemprov Jawa Timur dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggara penandatanganan nota kesepakatan Pengadilan Tinggi Agama dengan jumlah lembaga terbanyak.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Khofifah dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pengakuan atas upaya membangun gerakan kolaboratif untuk menjaga ketahanan keluarga. “Prestasi teladan reformasi hukum dapat dimulai dari kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat,” kata Khofifah.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Zulkarnaen menilai kerja sama ini akan mempercepat penyederhanaan birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ia menyebut aplikasi Satira Majapahit Juara diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan hukum. “Aplikasi diharapkan masyarakat dipandu untuk mendapat layanan sekaligus memanjakan pencari keadilan,” ujarnya.
