BERITA TERKINI
Pemkab Jember Bentuk Satgas untuk Awasi SPPG Usai Keluhan Menu MBG

Pemkab Jember Bentuk Satgas untuk Awasi SPPG Usai Keluhan Menu MBG

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk memantau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah itu diambil untuk memperketat pengawasan menyusul banyaknya keluhan terkait menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang layak.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan pembentukan satgas pengawas ditujukan agar seluruh dapur menjalankan prosedur dengan benar, seiring jumlah SPPG yang telah mencapai ratusan titik. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

Menurut Fawait, program berskala besar dengan cakupan luas berpotensi menghadapi kekurangan dalam pelaksanaan. Namun, ia menegaskan pengawasan akan dilakukan secara ketat. Dapur yang tidak memenuhi standar atau dinilai bermain-main dengan menu akan ditindak tegas melalui rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan pusat. Ia meminta setiap kendala di lapangan segera dilaporkan kepadanya agar dapat dicarikan solusi cepat, tanpa harus menyalahkan kebijakan pusat.

Ia mengatakan ingin memastikan SPPG di Jember dapat menjadi percontohan nasional dalam efektivitas distribusi gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan ratusan SPPG bukan hanya program kesehatan, melainkan juga pilar bagi kebangkitan ekonomi kerakyatan, seiring evaluasi intensif pelaksanaan Program MBG yang melibatkan jaringan dapur produksi di berbagai kecamatan.

Fawait menyebut skala program yang mencakup ratusan titik SPPG yang beroperasi setiap hari untuk melayani kebutuhan gizi ribuan siswa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kabupaten Jember. Ia menyoroti dua manfaat utama dari keberadaan SPPG, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan asupan protein dan nutrisi seimbang, serta dampak ekonomi lokal.

Operasional SPPG, menurutnya, menyerap bahan baku dari petani, peternak, dan pedagang pasar di sekitar lokasi dapur, sehingga menciptakan perputaran uang di tingkat desa. Ia menegaskan program MBG melalui ratusan SPPG diharapkan tidak hanya menyediakan makanan sehat bagi anak-anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke pelosok Jember.

Sebelumnya, sejumlah wali murid mengeluhkan menu MBG selama Ramadhan yang dinilai kurang layak dan tidak sesuai dengan harga patokan MBG yang berkisar Rp8 ribu hingga Rp10 ribu.