Pemerintah menegaskan kewajiban bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menampilkan menu harian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui media sosial. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, sekaligus membuka ruang pengawasan publik.

Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Seiring pelaksanaannya di berbagai daerah, pemerintah mendorong tata kelola yang dinilai lebih terbuka agar masyarakat dapat memantau pelaksanaan program secara langsung.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, mengatakan setiap SPPG wajib melaporkan menu harian melalui akun Facebook, Instagram, dan TikTok. Menurutnya, publikasi tersebut menjadi alat kontrol publik agar program berjalan terbuka.

Dengan unggahan menu secara rutin, masyarakat dapat mengetahui jenis makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Informasi mengenai komposisi makanan dan kandungan gizi juga diharapkan lebih mudah diakses, terutama oleh orang tua siswa dan masyarakat luas.

Pemerintah menilai media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara penyelenggara program dan masyarakat. Melalui keterbukaan informasi itu, publik dapat memantau implementasi program di daerah masing-masing, yang diharapkan memperkuat kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal MBG.

Kebijakan ini juga dipandang sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses informasi sekaligus memperkuat pengawasan. Mekanisme pengawasan tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masyarakat secara lebih luas melalui pemantauan dan tanggapan atas menu yang dipublikasikan.

Di sisi lain, kebijakan tersebut membuka ruang masukan dari orang tua siswa, tenaga pendidik, maupun masyarakat. Tanggapan terhadap menu yang disajikan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara program apabila diperlukan.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pihaknya tidak pernah melarang masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk mengunggah menu MBG di media sosial. Ia menyatakan partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa justru membantu BGN pusat memantau kualitas layanan SPPG di berbagai daerah.

SPPG disebut memegang peran penting dalam menyiapkan dan menyalurkan makanan bergizi kepada siswa secara rutin. Dengan kewajiban mempublikasikan menu, peran SPPG diharapkan semakin transparan, sementara pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pemerintah berharap keterbukaan informasi melalui media sosial dapat memperkuat tata kelola MBG dan menjaga kualitas pelaksanaannya. Dukungan masyarakat, pengawasan publik, serta komitmen peningkatan layanan dinilai menjadi kunci agar program berjalan berkelanjutan sesuai tujuan yang ditetapkan.