Pemerintah kembali menyoroti banjirnya pakaian bekas impor dan produk fesyen murah yang beredar di pasar domestik. Dalam agenda publik pekan ini, pemerintah menyatakan maraknya perdagangan pakaian thrifting di dalam negeri diduga tidak lepas dari keterlibatan oknum di lapangan, sehingga arus barang ilegal lebih mudah masuk ke pusat-pusat perdagangan.

Data yang dipaparkan menunjukkan lonjakan tajam volume impor pakaian bekas dalam empat tahun terakhir. Pada 2021 jumlah impor tercatat sekitar 7 ton, naik menjadi 12 ton pada 2022. Pada 2024 volumenya melonjak hingga 3.600 ton, dan hingga Agustus 2025 tercatat sudah mencapai 1.800 ton. Pemerintah menilai tren ini menjadi indikasi pasar domestik dibanjiri barang impor bekas yang berdampak langsung pada usaha kecil di sektor fesyen.

Sejumlah pelaku usaha disebut telah menyampaikan keluhan bahwa jual-beli thrifting mempersempit ruang gerak produsen lokal, terutama yang mengandalkan produksi rumahan. Pemerintah menilai tekanan terhadap UMKM tidak hanya datang dari pakaian bekas, tetapi juga dari pakaian baru impor yang dijual sangat murah. Beberapa produk jilbab impor disebut dipasarkan pada kisaran Rp 2.000 hingga Rp 3.000 per potong, sehingga pelaku usaha lokal semakin sulit menjaga daya saing harga.

Pemerintah menegaskan akses masuk pakaian thrifting ilegal kini telah ditutup. Langkah berikutnya, pemerintah menyatakan akan menata arus masuk pakaian baru impor yang dijual jauh di bawah harga normal pasar. Penertiban dinilai penting untuk melindungi industri fesyen nasional yang sebagian besar digerakkan UMKM. Pemerintah mengingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, risiko penurunan produksi domestik, penutupan usaha, hingga pemutusan hubungan kerja dapat meningkat.

Di sisi pengawasan, pemerintah menyatakan tengah memperbaiki sistem internal, termasuk pemetaan pemain dan jalur masuk barang impor. Mekanisme pengecekan disebut akan diperketat melalui penindakan acak di jalur distribusi. Pemerintah menilai transparansi arus barang perlu diperkuat agar penertiban berjalan efektif dan tidak membuka celah bagi praktik ilegal yang merugikan industri lokal.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha pedagang yang selama ini bergantung pada barang impor, pemerintah juga menyiapkan strategi substitusi. Sejumlah produsen dan pelaku industri fesyen nasional telah dikumpulkan untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Pemerintah menilai langkah tersebut dapat menjadi solusi bagi pedagang yang harus beralih dari barang impor murah ke produk lokal yang dinilai lebih sehat bagi pasar.

Melalui kombinasi pengawasan ketat, penataan alur impor, dan penguatan industri fesyen domestik, pemerintah berharap struktur pasar menjadi lebih stabil. Upaya ini dipandang sebagai langkah untuk membantu UMKM bertahan, bersaing, dan merebut kembali ruang pasar yang selama ini tergerus oleh masuknya barang impor tanpa kendali.