Kota Pekalongan — Pasar Banjarsari, pasar tradisional di Kota Pekalongan yang sempat terbakar pada 2018, kini telah selesai dibangun dan dinyatakan siap untuk dihuni. Meski demikian, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Dindagkop dan UKM) Kota Pekalongan belum dapat memastikan waktu pembukaan maupun peresmiannya.
Kepala Bidang Pasar Kota Pekalongan, Dedi, mengatakan pembukaan dan peresmian pasar akan dilakukan oleh pemerintah pusat, baik oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, maupun pihak kementerian. Menurutnya, pemerintah daerah hanya berperan memfasilitasi, sementara jadwal sepenuhnya menunggu keputusan pemerintah pusat.
Dedi menjelaskan, rencana awal dari pemerintah pusat melalui PUPR dijadwalkan pada awal Juni. Namun, jadwal tersebut berpotensi bergeser karena masih diperlukan kesiapan yang lebih matang, terutama terkait pengelolaan sampah di pasar. Ia menegaskan bahwa kemungkinan perubahan hanya berupa penyesuaian waktu, bukan penundaan hingga tahun berikutnya, karena Pemkot Pekalongan masih menunggu jadwal terbaru dari pemerintah pusat.
Sambil menunggu kepastian peresmian, Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan berencana mulai melakukan pengundian tempat jualan bagi pedagang pada awal Juni. Dalam proses tersebut, pedagang akan dikelompokkan berdasarkan jenis dagangan, seperti pakaian, sembako dan sayuran, serta los ikan dan daging.
Terkait bangunan baru, Dedi menyebut Pasar Banjarsari kini memiliki desain yang lebih modern dan disebut telah disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pasar. Penataan pedagang juga diatur agar memudahkan pengunjung mencari kebutuhan, misalnya dengan mengelompokkan pedagang pakaian dalam area yang sama.
Pasar Banjarsari juga dilengkapi enam pintu keluar yang dirancang untuk memudahkan akses keluar-masuk pengunjung. Dengan fasilitas tersebut, pasar ini diharapkan menjadi tempat belanja yang lebih nyaman bagi masyarakat.
Dedi turut mengimbau pedagang agar tidak menjadikan informasi pembukaan dan peresmian setelah Idul Adha sebagai kepastian. Ia menegaskan pemerintah kota masih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat diminta tidak menyusun rencana berdasarkan kabar yang belum resmi.
