Persoalan gizi di Indonesia dinilai memasuki fase yang semakin kompleks. Indonesia tidak lagi hanya menghadapi kekurangan gizi, tetapi juga kelebihan gizi serta kekurangan zat gizi mikro dalam waktu bersamaan. Kondisi yang dikenal sebagai triple burden malnutrition ini disebut menjadi ancaman serius bagi kualitas sumber daya manusia.
Isu tersebut dibahas dalam Talkshow Hai Fest bertajuk “Bicara Gizi: Dari Piring Keluarga ke Kebijakan Negara” yang digelar di Balai Kartini Expo, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Talkshow menghadirkan Nirmala Ahmad Ma’ruf, SKM, M.Si, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan BKPK, Prof. Endang L. Achadi selaku pakar gizi, serta Dr. Wida Winarno, praktisi edukasi pangan. Diskusi dipandu Pracista Dhira Prameswari.
Dalam paparannya, Ma’ruf menyoroti tantangan di tingkat kebijakan. Ia menilai Indonesia sudah memiliki beragam regulasi terkait penanganan gizi, namun implementasinya masih lemah. “Kita kuat di aturan, tetapi lemah di pelaksanaan. Rapat lintas sektor berjalan, tapi implementasinya di lapangan masih sektoral,” ujar Ma’ruf.
Ia juga menyinggung beban kerja tenaga gizi di puskesmas dan posyandu yang dinilai berat. Petugas harus melakukan penimbangan, edukasi, hingga penginputan data secara bersamaan, sementara jumlah tenaga terbatas.
Masalah lain, menurut Ma’ruf, terlihat pada pemanfaatan data gizi. Data rutin dari posyandu maupun aplikasi kesehatan disebut kerap tidak dianalisis secara optimal. Sementara itu, data surveilans yang bersifat sampling justru sering dijadikan dasar utama dalam penyusunan kebijakan.
Terkait Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal, Ma’ruf menilai masih terjadi kekacauan pemahaman di lapangan, mulai dari ketidaksesuaian porsi, usia sasaran, hingga standar menu. Ia mengingatkan, pemberian porsi berlebih kepada anak yang belum cukup umur berpotensi menimbulkan persoalan baru. “Anak yang belum cukup umur dipaksa menghabiskan porsi berlebih, ini justru menimbulkan masalah baru,” katanya.
Menutup diskusi, Ma’ruf menekankan pentingnya keteladanan dari pembuat kebijakan dalam menerapkan pola hidup sehat dan konsumsi pangan bergizi. “Jangan sampai rapat bicara gizi, tapi pulangnya membawa makanan tinggi lemak dan gula. Keteladanan dari pimpinan sangat penting,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Endang L. Achadi menjelaskan bahwa triple burden mencakup tiga persoalan besar: kekurangan gizi seperti gizi buruk dan stunting, kekurangan zat mikro seperti anemia, serta kelebihan berat badan hingga obesitas. Ia menyebut ketiga masalah tersebut ada di Indonesia dengan jumlah yang cukup besar.
Menurut Prof. Endang, salah satu penyebab utama adalah asupan makanan yang belum cukup dan seimbang. “Masalah-masalah ini ada semuanya di Indonesia dan jumlahnya cukup besar. Salah satu penyebab utamanya adalah asupan makanan. Kita makan banyak dan enak, tetapi belum tentu cukup dan seimbang,” ujarnya.
Ia menyoroti kecenderungan konsumsi makanan ultra-proses dengan kandungan gula, garam, dan lemak yang tinggi. Pola makan semacam ini dinilai memperburuk kualitas asupan gizi, terutama pada kelompok rentan.
Perhatian terbesar, kata Prof. Endang, adalah dampak kekurangan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada periode ini organ tubuh dibentuk dan berkembang, sehingga gangguan gizi dapat menimbulkan dampak permanen. Ia menyebut dampaknya dapat berkaitan dengan kecerdasan hingga peningkatan risiko penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, stroke, bahkan kanker.
Dr. Wida Winarno menambahkan, kesalahan pola makan dalam keluarga kerap berulang lintas generasi. Ia menilai banyak keluarga masih berorientasi pada “yang penting kenyang” tanpa memperhatikan kualitas gizi. Wida juga mengakui bahwa panduan makan bergizi sering sulit dipraktikkan karena masyarakat bingung menentukan ukuran porsi.
Untuk memudahkan, ia menawarkan pendekatan praktis menggunakan ukuran telapak tangan sebagai patokan konsumsi. “Telapak tangan orang dewasa, anak, dan lansia berbeda. Itu bisa jadi cara sederhana menentukan porsi,” kata Wida.
Ia turut menyoroti tren diet instan yang marak di media sosial, seperti diet ekstrem, keto, dan intermittent fasting. Menurutnya, standar gizi seimbang yang sudah ada pada dasarnya baik, namun perlu disesuaikan dengan kebutuhan personal.
Selain itu, Wida menekankan pentingnya mengenalkan rasa asli pangan lokal sejak dini. Anak, menurutnya, perlu dibiasakan dengan rasa sayur, buah, umbi, serta lauk tradisional agar tidak bergantung pada makanan olahan dan cepat saji. “Kalau dari kecil anak sudah mengenal rasa asli makanan, saat dewasa dia akan mencari sendiri makanan sehat itu,” ujarnya.
Ketiga narasumber sepakat bahwa perbaikan gizi perlu dimulai dari dapur rumah tangga, namun tidak bisa dilepaskan dari kebijakan negara. Mereka menekankan pentingnya edukasi keluarga, penguatan tenaga kesehatan, standardisasi pangan lokal, serta integrasi kebijakan lintas sektor.
Diskusi juga menyoroti berbagai mitos seputar makanan ibu hamil dan anak yang dinilai masih menghambat perbaikan gizi, seperti larangan makan ikan karena dianggap amis hingga anggapan ibu hamil harus makan dua kali lipat. Dalam pembahasan tersebut disebutkan kebutuhan tambahan cukup satu porsi dengan komposisi gizi lengkap.
Talkshow menegaskan bahwa persoalan gizi bukan semata urusan makan, melainkan terkait masa depan kesehatan, produktivitas, dan daya saing bangsa. Tanpa perbaikan serius dari tingkat keluarga hingga kebijakan negara, ancaman triple burden gizi dikhawatirkan terus membayangi generasi mendatang.
