Keluhan terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan mendapat perhatian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh serta mendorong transparansi harga agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi dan polemik tidak berlarut.
Sultan menyatakan telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) DIY memanggil penanggung jawab MBG di DIY untuk melakukan evaluasi. Permintaan itu disampaikan menyusul adanya protes mengenai komposisi menu yang dinilai kurang sesuai.
“Saya sudah minta Sekda untuk memanggil penanggungjawab MBG, karena ada yang protes untuk materinya [menu] kurang pas,” ujar Sultan, Kamis (26/2/2026).
Selain perbaikan komposisi menu, Sultan juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai harga setiap item makanan yang dibagikan kepada siswa. Menurutnya, pencantuman harga dapat membuat pengelolaan program lebih jelas dan mengurangi pertanyaan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi berbagai pihak.
“Misalnya dikasih pisang, harganya berapa. Sehingga clear. Sehingga jangan ada lagi pertanyaan yang bagi semua pihak tidak nyaman,” katanya.
Selama Ramadan, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyalurkan paket MBG dalam bentuk makanan kering. Namun, menu tersebut menuai kritik dari sejumlah orang tua yang menilai paket belum mencukupi kebutuhan gizi anak.
Salah satu orang tua siswa di Sleman, Dian, menyebut paket yang diterima anaknya berisi roti, kurma, dan susu kotak. Ia mempertanyakan ketiadaan sumber protein dalam menu tersebut.
“Ketiga item itu apa sudah sesuai, saya juga kurang paham. Cuma yang jadi pertanyaan saya apa itu sudah memenuhi gizi anak?” katanya.
Kritik juga disampaikan aktivis antikorupsi Jogja, Baharuddin Kamba. Ia meminta seluruh SPPG melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG selama Ramadan, terutama terkait kandungan gizi dan kewajaran harga paket makanan yang diterima siswa.
“Terutama dalam hal menu kering selama bulan Ramadan, kandungan gizi serta kewajaran dari harga yang diterima oleh para siswa,” ujarnya.
Menurut Kamba, evaluasi diperlukan agar MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni memastikan asupan gizi yang layak bagi penerima manfaat meski dalam suasana Ramadan. Ia juga menyoroti tantangan kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan, namun menegaskan hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas gizi maupun memunculkan persoalan terkait harga program.
“Kenaikan harga bahan pokok selama bulan Ramadan menjadi tantangan tersendiri. Namun ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas gizi termasuk harga dalam program MBG,” tegasnya.
Dengan arahan Sultan, perbaikan menu MBG selama Ramadan diharapkan segera dilakukan agar program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan gizi siswa sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran.
