Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja pemerintah menggelar sosialisasi program pemenuhan gizi bagi masyarakat di TK Uswatun Hasanah, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (7/3/2026). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mengatakan program pemenuhan gizi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
“Program ini merupakan upaya strategis untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Program ini tidak hanya memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan angka stunting di Indonesia,” ujar Achmad Ru’yat.
Selain berdampak pada kesehatan, ia menilai pelaksanaan program tersebut berpotensi memberi dampak ekonomi yang lebih luas melalui pemanfaatan sektor pangan lokal. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program dapat mendorong pemberdayaan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku.
Achmad juga menyebut keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi dapat membantu menggerakkan ekonomi desa sekaligus membuka peluang kerja baru. “Program ini memberikan efek berganda bagi ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan petani, peternak, dan nelayan lokal sebagai pemasok bahan baku utama. Melalui sinergi dengan BUMDes dan koperasi, program ini dapat menghidupkan kembali lapangan kerja di tingkat desa serta memastikan bahan pangan tidak didominasi oleh korporasi besar ataupun produk impor,” jelasnya.
Di sisi lain, Achmad menilai program pemenuhan gizi juga berperan dalam pembentukan karakter anak di lingkungan sekolah. Ia menyebut program tersebut diharapkan dapat menanamkan nilai disiplin, kebiasaan hidup bersih, serta budaya antre. “Di sekolah, program ini tidak hanya meningkatkan konsentrasi belajar siswa, tetapi juga menanamkan nilai kedisiplinan, budaya antre, serta kebiasaan hidup bersih dan sehat,” katanya.
Untuk menjaga integritas pelaksanaan program, ia menegaskan pihak sekolah diminta tidak terlibat dalam aktivitas bisnis yang berkaitan dengan pengadaan logistik. “Guru dan kepala sekolah dilarang terlibat dalam bisnis pengadaan logistik agar mereka tetap fokus pada pengawasan perkembangan gizi serta prestasi akademik siswa,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan gizi bagi anak dan kelompok rentan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan secara berkelanjutan.
