BANDUNG — Dewan Pembina DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) Hashim S. Djojohadikusumo menilai kedaulatan kesehatan tidak bisa dipahami semata-mata sebagai urusan layanan rumah sakit atau pengobatan. Menurutnya, kesehatan masyarakat harus dibangun dari berbagai aspek, mulai dari pemenuhan gizi, lingkungan yang sehat, perumahan layak huni, hingga pendidikan.

Hashim menyampaikan pandangan itu dalam diskusi bertema “Kedaulatan Kesehatan Indonesia” yang digelar DPP PIKI di GBI Bethel Summarecon Bandung The Journey, Rabu (15/7/2026). Ia menyebut upaya tersebut sebagai bagian dari strategi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

“Menurut saya, itu adalah termasuk strategi besar Pak Prabowo dan pemerintahan sekarang ini, pemerintahan Prabowo. Itu adalah untuk mentransformasi bangsa, transformasi bangsa,” kata Hashim.

Ia menekankan, membangun masyarakat sehat tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan. Kualitas lingkungan dan tempat tinggal, menurut Hashim, turut memengaruhi kondisi kesehatan masyarakat.

“Karena kalau kesehatan manusia itu kan tergantung pada lingkungan juga. Air bersih, ada rumah yang layak huni, terus ada program kesehatan. Ini semua untuk menciptakan dan untuk membuat manusia kita unggul,” ujarnya.

Hashim menilai berbagai program di bidang kesehatan, perumahan, dan pendidikan saling berkaitan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. “Ini kan tujuan kita itu kan, Indonesia Emas dengan manusia yang unggul. Berarti ada kesehatan yang bagus, perumahan yang bagus, pendidikannya yang bagus,” tuturnya.

Ia mencontohkan salah satu langkah yang dijalankan pemerintah, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Hashim, program tersebut bertujuan memperbaiki asupan gizi anak-anak yang selama ini dinilai masih belum terpenuhi.

“MBG kan mempunyai program untuk memberikan asupan gizi untuk anak-anak yang makanannya mungkin kurang sehat,” kata Hashim.

Hashim juga mengutip data Kementerian Kesehatan dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sekitar dua hingga tiga tahun lalu. Berdasarkan data itu, sekitar 41 persen anak sekolah di Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Selain itu, sekitar 21–22 persen balita di Indonesia masih mengalami stunting atau tengkes.

Di sisi lain, Hashim mengatakan pemerintah terus membenahi berbagai persoalan yang dinilai menghambat pembangunan, termasuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia juga menyinggung adanya korupsi yang berkaitan dengan program MBG.

“Kami sudah tahu ada korupsi (MBG) kemarin. Itu akan kami perbaiki, kami benahi,” tegasnya.