Lampung Barat — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau sentra sayur-mayur di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Kamis (18/12/25). Dalam kunjungan kerja tersebut, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk menjaga stabilitas harga jual petani sekaligus mempercepat program hilirisasi pertanian di wilayah itu.
Di hadapan petani dan jajaran pemerintah daerah, Mirza menyoroti kondisi yang kerap dialami petani hortikultura. Meski Lampung Barat dikenal subur dan menghasilkan ribuan ton komoditas, kesejahteraan petani disebut sering tertekan ketika harga jatuh saat panen raya. Situasi ini, menurutnya, turut dipengaruhi masuknya komoditas serupa dari luar daerah yang membanjiri pasar lokal.
Mirza meminta pengendalian pasar dilakukan agar hasil panen petani setempat terserap terlebih dahulu, terutama ketika produksi sedang melimpah. Ia menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk menjaga pasar di Lampung agar komoditas dari luar tidak masuk pada saat petani Lampung Barat panen raya sehingga harga tidak anjlok.
Ia juga menyinggung fluktuasi harga sejumlah komoditas, seperti cabai dan kol, yang dinilai bisa merugikan petani hingga pada tingkat harga yang tidak masuk akal. Karena itu, proteksi pasar lokal disebut menjadi prioritas dalam strategi tata niaga pertanian provinsi ke depan.
Selain tata niaga, Mirza menyampaikan rencana menekan biaya produksi melalui program “Desaku Maju”. Pemerintah Provinsi menargetkan pada tahun berikutnya seluruh desa di Lampung memperoleh fasilitas dan suplai pupuk organik cair secara gratis. Ia menargetkan penggunaan pupuk tersebut dapat meningkatkan produksi 15–20 persen sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia.
Dalam agenda hilirisasi, Mirza menekankan pentingnya pengolahan pasca-panen dilakukan di dalam daerah agar nilai tambah ekonomi tidak keluar. Ia mencontohkan gabah dari Lampung yang kerap dibawa ke luar daerah untuk digiling. Untuk itu, Pemprov berencana membangun Rice Milling Unit (RMU) di Lampung Barat agar gabah petani dapat diolah di wilayah setempat. Selain RMU, Pemprov juga menyiapkan infrastruktur cold storage untuk sayuran serta mesin pengering (dryer) untuk komoditas kopi dan jagung.
Kunjungan tersebut turut disertai penguatan rencana digitalisasi desa melalui sistem dashboard monitoring. Sistem ini ditujukan untuk memantau potensi dan kendala di 2.400 desa secara real-time, sehingga kebijakan pembangunan dapat disusun lebih tepat sasaran dan berbasis data.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dalam kesempatan yang sama menyoroti kendala sektor hortikultura seluas 10.000 hektare. Ia menyebut tantangan utama adalah tingginya residu pestisida pada sayuran lokal yang dinilai menghambat masuknya produk ke suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Parosil berharap adanya intervensi dan edukasi dari pemerintah provinsi agar kualitas panen meningkat, residu berkurang, dan harga jual lebih kompetitif.
Parosil juga menyampaikan terima kasih atas alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Lampung pada akhir 2025 sebesar Rp40 miliar serta tambahan Rp4,6 miliar untuk penanganan ruas jalan Pekon Balak menuju Suoh, dan rencana penanganan jalan ke arah Ulu Belu.
Sementara itu, Sugio, petani asal Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, menilai program “Desaku Maju” sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjaga ekonomi pedesaan. Ia berharap dukungan tidak berhenti pada bantuan sarana, melainkan juga berlanjut pada upaya menjaga stabilitas harga, baik untuk hortikultura maupun hasil panen padi.
