Dalam tiga tahun terakhir, ekspansi gerai makanan dan minuman (food and beverages/F&B) asal China kian terlihat di berbagai kota di Indonesia. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran dari pelaku usaha dan pengamat ekonomi, terutama karena terjadi ketika banyak UMKM sektor makanan dan minuman masih berupaya pulih setelah terpukul pandemi Covid-19.

Penelitian lembaga riset asal Singapura, Momentum Works, yang dirilis pada Januari lalu, mencatat bahwa sejak 2022 hingga 2025 terdapat lebih dari 6.100 gerai F&B China yang berekspansi ke Asia Tenggara. Studi itu tidak merinci jumlah per negara, namun sekitar dua pertiganya—sekitar 4.000-an gerai—disebut tersebar di Indonesia dan Vietnam. Sejumlah merek yang belakangan ramai terlihat di Indonesia antara lain Mixue, Tomoro Coffee, Chagee, hingga Haidilao.

Susanty Widjaja, pelaku usaha yang juga Ketua Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI), mengatakan ia heran melihat derasnya ekspansi tersebut, terutama karena pada periode pandemi banyak pelaku UMKM justru terpaksa menutup usaha. Susanty mengaku menutup puluhan gerai restoran bakmi miliknya di beberapa daerah selama pandemi dan menyebut masuknya merek-merek F&B dari China berlangsung masif.

Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai kekhawatiran UMKM bisa dipahami. Menurutnya, berbeda dari jaringan restoran Amerika Serikat atau negara lain yang cenderung menyasar kelas menengah atas dan lisensinya dipegang perusahaan besar dalam negeri, banyak F&B China hadir dengan format gerai kecil yang menyerupai UMKM. Model waralaba mereka dinilai lebih sederhana dan menyasar kelas menengah ke bawah, sehingga bersinggungan langsung dengan pasar UMKM.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan UMKM makanan dan minuman sempat merosot tajam saat pandemi. Pada 2019, jumlah UMKM mamin tercatat 3,9 juta. Pada 2020, angkanya turun menjadi 1,51 juta. Pada 2024, jumlahnya naik menjadi sekitar 1,7 juta, namun belum kembali ke level sebelum pandemi.

Di sisi lain, kondisi industri F&B di China juga disebut sedang tertekan. Persaingan ketat dan daya beli yang belum pulih pascapandemi membuat banyak pelaku usaha berebut pasar. Nikkei Asia melaporkan lebih dari satu juta gerai restoran di China tutup. Momentum Works menilai sebagian rantai F&B China kemudian memilih berekspansi ke Asia Tenggara karena kedekatan jarak dan budaya, serta lanskap persaingan yang dinilai tidak seketat di negara asal.

Faktor yang membuat F&B China cepat berkembang

Susanty menyoroti kemudahan perizinan sebagai salah satu faktor yang membuat F&B China cepat berkembang di Indonesia. Ia membandingkan dengan Singapura dan Thailand yang menurut pengamatannya lebih ketat dalam pemberian lisensi dagang, sementara di Indonesia dinilai belum banyak pembatasan.

Bhima juga menilai pintu bagi pebisnis asing terbuka lebar, terutama setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan pada 2020. Ia menyebut perizinan bisnis di Indonesia memang masih rumit secara umum, tetapi sektor F&B dinilai lebih longgar dibandingkan sektor lain. Selain itu, ia menilai proses sertifikasi di Indonesia relatif lebih mudah dibanding negara tetangga. Untuk berjualan, pelaku usaha perlu sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Bhima, meski berlapis, prosesnya tidak serumit di beberapa negara lain yang sertifikasi kesehatannya bisa lebih banyak dan lebih mahal.

Momentum Works juga mencatat biaya operasional di Indonesia relatif lebih rendah dibanding sejumlah negara ASEAN. Contohnya, biaya sewa tempat rata-rata di Singapura sekitar US$20 per meter persegi, sementara di Indonesia rata-rata US$4,92 per meter persegi. Untuk listrik, Filipina disebut sekitar US$0,23 per kWh, sedangkan Indonesia sekitar US$0,07 per kWh.

Selain itu, ukuran pasar kelas menengah Indonesia juga dinilai menjadi daya tarik. BPS mencatat jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Namun, Bhima menilai jumlah tersebut tetap besar secara kuantitas dibanding negara tetangga, dan kelompok ini cenderung memiliki kebiasaan belanja makanan/minuman di luar rumah.

Kekhawatiran UMKM: persaingan lokasi, harga, dan kekuatan merek

Di tingkat lapangan, sejumlah konsumen merasakan perubahan lanskap usaha di sekitar mereka. Amelia, yang pernah kuliah di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengatakan kawasan sekitar kampusnya yang dulu dipenuhi UMKM kini banyak diisi merek-merek F&B China. Ia juga menemukan lewat Google Maps bahwa terdapat lebih dari lima gerai Mixue dalam radius satu kilometer dari kampusnya.

Susanty menyebut situasi serupa juga terlihat di luar Jabodetabek. Ia khawatir UMKM mamin sulit bangkit ke level sebelum pandemi jika persaingan dengan gerai-gerai F&B asing makin intens. Menurutnya, kekuatan branding, modal besar, dan masuknya rantai pasok secara masif menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha kecil.

Bhima menilai gejala persaingan harga yang tidak sehat mulai terlihat. Ia mengatakan sejumlah F&B China mematok harga sangat rendah karena mengimpor bahan baku dari pabrik di China dengan rantai pasok efisien. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menambahkan bahwa harga bahan baku dari China bisa lebih murah karena adanya fenomena kelebihan suplai (oversupply) di China akibat permintaan domestik yang lemah.

Bhima juga menyebut modal besar memungkinkan diskon besar-besaran, membuat harga jual jauh lebih rendah dibanding harga pasar. Dalam kondisi ini, pelaku usaha lokal dituntut menekan biaya produksi sekaligus memberikan diskon agar tetap kompetitif, sambil menghadapi kekuatan merek dan tampilan gerai yang dinilai menarik di mata konsumen.

Susanty mencontohkan Chagee sebagai merek yang menurutnya kuat dari sisi tampilan toko dan kemasan sehingga kerap diunggah di media sosial. Ia menilai sebagian konsumen kelas menengah terdorong tren dan memilih merek yang sedang populer. Tia, mahasiswi di Kebon Jeruk, mengaku lebih memilih Mixue dibanding Momoyo (merek lokal) meski jaraknya berdekatan, dengan alasan Mixue lebih dikenal.

Bhima mengusulkan pengaturan jarak antargerai untuk mencegah persaingan yang dinilai tidak sehat, misalnya jarak dengan usaha lokal sejenis tidak kurang dari 300–500 meter. Susanty juga menyoroti penempatan UMKM di pusat perbelanjaan yang menurutnya sering kurang strategis dibanding gerai asing. Ia menyebut dorongan pemerintah agar ritel memberi tempat strategis bagi UMKM belum diikuti regulasi atau imbauan resmi.

Pada 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mendorong pelaku usaha ritel agar menyediakan lokasi strategis bagi UMKM, dengan alasan penempatan produk penting. Namun, Susanty menilai dorongan tersebut belum cukup tanpa kebijakan yang lebih tegas. Permintaan tanggapan kepada Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan terkait desakan pembatasan dan pengaturan ini disebut belum memperoleh jawaban.

Risiko ekonomi jika UMKM melemah

Susanty, Bhima, dan Faisal menilai kondisi akan berisiko jika UMKM melemah sementara F&B asing mendominasi. Bhima menekankan UMKM berperan penting karena pendapatannya berputar di wilayah lokal, termasuk untuk belanja bahan baku dan menghidupi keluarga. Faisal menambahkan pelaku UMKM juga merupakan konsumen; jika pendapatan mereka turun, konsumsi ikut menurun dan berdampak pada perekonomian.

Faisal menilai rendahnya konsumsi saat ini juga berkaitan dengan berbagai keluhan pelaku industri yang dinilai kurang direspons, koordinasi yang lemah, biaya logistik yang masih mahal, serta ekosistem yang belum terbentuk dengan baik. Menurutnya, akumulasi persoalan itu dapat mengurangi potensi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Bhima juga menyoroti potensi dampak pada devisa dan nilai tukar jika pendapatan pelaku usaha asing banyak ditransfer ke negara asal. Di sisi ketenagakerjaan, ia mengakui F&B China menyerap tenaga kerja, namun mempertanyakan aspek perlindungan pekerja, termasuk ruang berserikat. Ia menyebut ada keluhan di sejumlah grup Facebook terkait gaji yang disebut belum menyentuh UMR, meski sebagian pekerja tetap bersyukur mendapat pekerjaan.

Bhima juga mengingatkan bahwa bisnis F&B sangat bergantung tren dan bisa mencapai titik jenuh. Ia menilai jika gerai yang mengikuti tren kemudian tutup, penyerapan tenaga kerja pun tidak berkelanjutan.

Desakan pembatasan dan penguatan UMKM

Melihat dampak yang dinilai kompleks, Susanty dan Bhima mendorong pemerintah mempertimbangkan pembatasan gerai F&B asing, terutama dari China. Faisal menekankan pentingnya memperkuat daya saing UMKM lokal, salah satunya dengan membuat rantai pasok bahan baku lebih efisien agar harga produk akhir bisa lebih murah. Ia memberi contoh penguatan rantai pasok kopi lokal, termasuk peningkatan produktivitas lahan perkebunan.

Susanty juga menyoroti perlunya dukungan lebih detail bagi UMKM, mengingat beberapa negara disebut memberikan insentif agar pebisnisnya bisa ekspansi ke luar negeri. Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah telah mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai kebijakan, termasuk insentif pajak. Ia mengatakan UMKM yang melakukan ekspor mendapat fasilitas bea cukai berupa kemudahan impor untuk tujuan ekspor, serta PPN dan PPN impor bahan baku untuk produk ekspor yang dinolkan.

Namun Susanty menilai insentif tersebut masih belum cukup rinci dibanding kebijakan di negara lain. Ia mendorong pemerintah duduk bersama pelaku UMKM untuk merumuskan arah kebijakan yang memperkuat posisi usaha lokal di tengah ekspansi gerai-gerai F&B asing yang kian masif.