Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditegaskan sebagai kebijakan strategis pemerintah untuk membangun fondasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Di tengah berbagai pembahasan publik, dukungan politik terhadap program ini menguat, dengan DPR RI menilai MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang yang terhubung dengan agenda penguatan pendidikan nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina menilai MBG sebagai langkah konkret untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi anak-anak. Dalam keterangannya kepada awak media di Magelang, Vita menyebut kualitas gizi sebagai fondasi penting bagi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Menurut Vita, intervensi pemenuhan gizi melalui MBG diperkirakan berdampak langsung pada tumbuh kembang anak. Ia menilai asupan nutrisi yang cukup berperan dalam meningkatkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta perkembangan kognitif siswa. Dengan demikian, program ini dipandang tidak hanya menyasar aspek kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan.
Vita menekankan pembangunan manusia perlu dimulai dari pemenuhan gizi. Tanpa kondisi fisik yang sehat dan asupan nutrisi memadai, proses pembelajaran dinilai tidak akan berjalan optimal. Karena itu, MBG ditempatkan sebagai investasi jangka panjang yang dampaknya mungkin tidak terlihat seketika, namun dianggap menentukan daya saing bangsa pada masa mendatang.
Ia juga menyampaikan Komisi IX DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pengawalan tersebut disebutnya sebagai bagian dari komitmen legislatif dalam mendukung kebijakan yang berpihak pada masa depan generasi bangsa.
Dukungan terhadap MBG turut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Ia mengamini penjelasan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bahwa anggaran MBG telah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR dalam APBN 2025 dan 2026.
Said menyatakan seluruh fraksi di DPR menyetujui APBN yang di dalamnya mengalokasikan anggaran untuk MBG. Persetujuan tersebut disebutnya sebagai bentuk komitmen politik kolektif dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait perbaikan gizi anak.
Menurut Said, DPR memikul tanggung jawab etik dan konstitusional atas keputusan penganggaran tersebut. Ia memandang MBG sebagai intervensi nyata untuk memperbaiki kualitas generasi bangsa melalui peningkatan status gizi. Dalam pandangannya, dukungan anggaran MBG merupakan bagian dari tanggung jawab DPR untuk memastikan kebijakan pembangunan manusia berjalan berkelanjutan.
Said juga menilai perbaikan gizi anak berkaitan erat dengan kualitas pendidikan nasional. Anak yang sehat dan tercukupi gizinya dinilai lebih siap menerima pembelajaran, memiliki energi untuk beraktivitas, serta mampu berkembang secara optimal. Karena itu, ia melihat MBG sebagai fondasi penting dalam memperkuat sistem pendidikan dari hulu.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi ketentuan 20 persen dari APBN, dengan nilai mencapai Rp 769,1 triliun pada tahun ini. Ia menyebut komposisi dan peruntukan anggaran tersebut, termasuk MBG, telah melalui pembahasan bersama pemerintah dan DPR.
Menurut Teddy, MBG merupakan fondasi awal untuk memperbaiki kualitas pendidikan ke depan. Dengan terpenuhinya kebutuhan gizi peserta didik, proses belajar mengajar diyakini akan lebih efektif dan produktif. Ia menegaskan program ini dipandang memperkuat sektor pendidikan karena kesehatan dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling terkait.
Dalam kerangka pembangunan nasional, MBG disebut mencerminkan pendekatan lintas sektor yang mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan pendidikan. Program ini dirancang untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
Kebijakan tersebut juga dinilai relevan dalam konteks bonus demografi yang tengah dihadapi Indonesia. Generasi produktif yang sehat dan terdidik dipandang menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global, sehingga investasi pada gizi anak disebut sebagai strategi jangka panjang.
Sinergi pemerintah dan DPR dalam menyepakati anggaran MBG dinilai menunjukkan keselarasan visi dalam membangun SDM unggul. Dukungan tersebut menjadi modal agar program berjalan konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen bersama itu, MBG diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan harian, tetapi juga tonggak dalam transformasi kualitas manusia Indonesia melalui penguatan gizi dan pendidikan sejak dini.
