JAKARTA — Upaya pemerintah menekan angka stunting melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak akan optimal jika tidak disertai peningkatan literasi gizi di tingkat keluarga. Selain memastikan anak memperoleh asupan bergizi, pemahaman orang tua—terutama ibu—tentang pola makan sehat dan pola asuh yang tepat disebut menjadi faktor penting penentu keberhasilan program.
Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana mengatakan, MBG dapat menjadi instrumen untuk menjangkau wilayah dengan angka stunting tinggi, terutama daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan pemenuhan gizi. Namun, ia menekankan intervensi tersebut perlu berjalan beriringan dengan edukasi gizi kepada masyarakat.
“MBG menjadi salah satu solusi untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan jumlah anak stunting yang banyak untuk memberikan pendampingan, baik berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) maupun asupan gizi tambahan MBG. Itu menjadi salah satu solusi, di samping literasi gizi juga perlu dilakukan. Menurut saya, seorang ibu perlu memahami literasi gizi dan pola asuh yang baik,” ujar Cellica dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2026).
Cellica menegaskan, MBG tidak semata dipahami sebagai pemberian makanan gratis. Menurutnya, program ini merupakan bagian dari strategi membangun kebiasaan konsumsi pangan bergizi sejak dini. Karena itu, ia mendorong masyarakat memahami konsep “Isi Piringku” sebagai pedoman gizi seimbang yang dianjurkan Kementerian Kesehatan.
Ia menilai pemahaman mengenai komposisi makanan bergizi perlu dimiliki seluruh keluarga, terutama para ibu, agar asupan yang dikonsumsi anak benar-benar mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
“Isi Piringku perlu dipahami semua pihak, khususnya ibu-ibu, bahwa makanan yang memang dikonsumsi oleh anak-anak mereka ini benar-benar bergizi buat tumbuh kembang anak-anak mereka,” kata politikus Partai Demokrat itu.
Selain faktor pengetahuan, Cellica menyoroti kondisi ekonomi masyarakat sebagai tantangan utama dalam menekan prevalensi stunting. Keterbatasan kemampuan ekonomi, menurutnya, kerap berdampak pada rendahnya akses keluarga terhadap makanan bergizi.
Ia juga menyinggung peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pengelola Program MBG. Kehadiran SPPG diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akses pemenuhan gizi sekaligus memperkuat intervensi pemerintah agar lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Cellica menekankan pentingnya peran kader posyandu, terutama di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) serta kawasan Indonesia timur yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses menuju layanan pemenuhan gizi.
“Belum lagi tentunya akses infrastruktur di daerah-daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) dan timur, apalagi jauh dari SPPG, bagaimana PMT oleh kader posyandu itu bisa mendekatkan akses,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada program di sekolah, tetapi juga ditentukan oleh peran keluarga. Kolaborasi orang tua dan kader posyandu dinilai penting untuk memastikan pemantauan tumbuh kembang anak dilakukan secara rutin, khususnya selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang disebut sebagai fase paling menentukan bagi kualitas kesehatan anak.
“Stunting kan banyak faktornya, ekonomi, pola asuh, literasi gizi, akses pemenuhan gizi mereka terbatas. Tugas seorang ibu bisa melihat apakah tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya, kita di posyandu kan ditimbang setiap sebulan sekali. Untuk orang tua, khususnya kaum ibu yang memiliki perhatian, bahwa anak-anak mereka harus tumbuh dan sehat, maka harus aware itu,” tutur Cellica.
Cellica menyatakan optimistis bahwa peningkatan literasi gizi dan pola asuh di tingkat keluarga akan memperkuat efektivitas Program MBG dalam menurunkan angka stunting. Menurutnya, kepedulian orang tua—khususnya ibu—terhadap pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak menjadi fondasi untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
