Kekerasan kembali mengguncang Sudan setelah kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF) dilaporkan melakukan pembunuhan massal usai merebut kota strategis El-Fasher di wilayah Darfur pada akhir pekan terakhir Oktober 2025. Rekaman yang beredar di media sosial—yang disebut telah diverifikasi oleh aktivis serta didukung citra satelit—memperlihatkan puluhan hingga ratusan jenazah berserakan di jalanan, rumah sakit, hingga parit-parit terbuka.
Sejumlah video juga menampilkan eksekusi terhadap warga sipil. Salah satunya memperlihatkan seorang pria yang masih hidup ditembak mati di sebuah gedung yang dipenuhi jenazah. Jurnalis dan pengamat hak asasi manusia Ahmed Gouja melaporkan, ribuan orang diduga tewas dalam beberapa hari terakhir, termasuk hampir 500 pasien dan staf medis di satu-satunya rumah sakit yang masih berfungsi di El-Fasher. Peristiwa ini disebut sebagai salah satu kekejaman paling mengerikan sejak konflik Sudan meletus dua tahun lalu.
Di balik nama RSF, terdapat akar sejarah panjang yang terkait dengan salah satu bab paling kelam di Sudan: milisi Janjaweed. Kelompok ini kerap dijuluki “setan berkuda” dan dikenal luas karena perannya dalam kekerasan sistematis di Darfur sejak awal 2000-an.
Istilah Janjaweed berasal dari gabungan kata dalam bahasa Arab yang bermakna “penjahat bersenjata di atas kuda”. Sebutan itu menggambarkan cara operasi mereka yang menggunakan kuda, unta, serta senjata otomatis untuk menyerang desa-desa di Darfur. Milisi tersebut mendapat sorotan internasional pada 2003, ketika menyerbu kota Tawila di Darfur Utara dan melakukan pembantaian terhadap warga sipil.
Menurut laporan yang dikutip Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam serangan itu mereka membunuh sedikitnya 67 orang, menculik 16 siswi sekolah, dan memperkosa 93 perempuan—enam di antaranya diperkosa di depan keluarganya. Para pelaku juga disebut menandai tangan korban perkosaan agar mudah dikenali dan dikucilkan. Human Rights Watch menilai tindakan tersebut bagian dari pola kekerasan yang lebih luas untuk menghancurkan komunitas non-Arab di Darfur.
Sejumlah pengamat menilai kekerasan Janjaweed dipicu ideologi supremasi Arab dan perebutan sumber daya, dengan sasaran utama komunitas non-Arab. Ahli Sudan Alex de Waal menyebut Janjaweed dimotivasi oleh perebutan lahan, rasisme terang-terangan, dan ideologi supremasi Arab. Ia menilai serangan mereka merupakan bentuk penghancuran yang disengaja terhadap suatu komunitas dan dinilai tidak sebanding dengan ancaman militer dari kelompok pemberontak.
Akar Janjaweed ditelusuri hingga dekade 1980-an, ketika sekelompok milisi perang dari Chad—yang sebelumnya disponsori Muamar Gaddafi di Libya—melarikan diri ke Darfur setelah mengalami kekalahan. Mereka kemudian bergabung dengan kelompok penggembala unta Arab di Darfur yang menghadapi tekanan ekonomi dan kekeringan. Dari gabungan itu muncul milisi suku pengembara yang selama bertahun-tahun beroperasi secara otonom dan dikenal brutal dalam mempertahankan wilayah serta sumber daya.
Perubahan besar terjadi ketika perang sipil Sudan meningkat pada awal 2000-an. Milisi ini tidak lagi bertindak sepenuhnya independen, tetapi mulai digunakan sebagai alat taktis pemerintah Sudan untuk menghadapi pemberontakan di Darfur. Laporan Human Rights Watch dan International Crisis Group menyebut pemerintah bukan hanya mempersenjatai dan melatih Janjaweed, tetapi juga memberi komando langsung melalui pejabat tinggi militer di Khartoum.
Sasaran utama kekerasan Janjaweed disebut mencakup kelompok etnis Fur, Zaghawa, Masalit, dan Tunjur—kelompok Muslim non-Arab yang diduga bersimpati pada pemberontakan terhadap kekuasaan pusat. Pada 2003, kekerasan mencapai puncaknya dalam tragedi kemanusiaan yang secara luas dikenal sebagai genosida Darfur. Dalam periode itu, Janjaweed diduga melakukan pembersihan etnis dengan membakar desa, memperkosa secara massal, membunuh pria dewasa, menculik anak-anak, meracuni sumur, serta menghancurkan ladang. Perkiraan menyebut sekitar 300 ribu orang tewas dan lebih dari 2,5 juta lainnya mengungsi. Dalam laporan tahun 2015, Human Rights Watch menyebut Janjaweed sebagai “men with no mercy”, atau “pria tanpa belas kasihan”.
Setelah periode tersebut, Janjaweed kemudian diinstitusionalisasi. Pada 2013, Presiden Sudan saat itu, Omar al-Bashir, membentuk RSF secara resmi, mengubah milisi suku menjadi pasukan paramiliter yang sah. Pemerintah Sudan kemudian menerbitkan undang-undang pada 2017 yang mengesahkan RSF sebagai kekuatan keamanan independen.
Sejak itu, RSF digunakan untuk berbagai kepentingan strategis, mulai dari memerangi pemberontak di Pegunungan Nuba, mengendalikan perbatasan terkait migrasi ilegal, hingga dikirim sebagai tentara bayaran bagi koalisi Saudi dalam perang Yaman. Di bawah komando Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo—dikenal sebagai Hemedti—RSF berkembang bukan hanya secara militer, tetapi juga ekonomi. Hemedti disebut menguasai tambang emas strategis di Sudan dan menjadi salah satu orang terkaya di negara itu.
RSF turut berperan menjaga kekuasaan al-Bashir, lalu menjadi aktor kunci dalam kudeta yang menggulingkan presiden tersebut pada 2019. Kudeta itu dilakukan bersama militer reguler, Sudan Armed Forces (SAF), dan menghasilkan Dewan Kedaulatan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dengan Hemedti sebagai wakilnya.
Namun kemitraan RSF dan SAF tidak bertahan. Pada Oktober 2021, keduanya kembali melakukan kudeta terhadap pemerintahan transisi sipil yang dipimpin Perdana Menteri Abdalla Hamdok. Ketegangan berlanjut hingga pecah perang terbuka pada 15 April 2023, ketika RSF menolak integrasi ke dalam angkatan bersenjata reguler.
Sejak saat itu, Sudan terjerumus dalam konflik berdarah antara dua kekuatan militer yang masing-masing disebut memiliki lebih dari 100.000 personel. Dalam dua tahun terakhir, pertempuran dilaporkan menyebabkan lebih dari 150.000 kematian dan memaksa lebih dari 14 juta orang mengungsi, menjadikan Sudan sebagai krisis pengungsi terbesar di dunia.
Darfur kembali menjadi episentrum kekejaman. RSF dituduh melakukan pembantaian terhadap kelompok etnis Masalit dan komunitas non-Arab lainnya. Pada pertengahan 2023, lebih dari 800 orang dilaporkan dibunuh dalam satu serangan di kota Ardamata, sementara ribuan desa disebut dibakar habis di Darfur Barat.
Di tengah situasi tersebut, RSF juga menyatakan niat membentuk pemerintahan tandingan. Pada Maret 2025, kelompok ini menandatangani konstitusi baru di Nairobi yang memuat gagasan sekularisme, demokrasi, dan desentralisasi. Namun langkah ini dipandang sebagai upaya mencari legitimasi diplomatik sembari kekerasan di lapangan berlanjut. Sejumlah lembaga internasional disebut menilai kekejaman RSF selama konflik sebagai genosida baru dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan darurat.
