Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang mengambil peran aktif dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Pengawalan dilakukan tidak hanya pada aspek bahan pangan, tetapi juga menyasar dapur produksi serta peningkatan kapasitas para penjamah makanan untuk memastikan konsumsi peserta program tetap aman.
Kepala BPOM Pangkalpinang, Agus Riyanto, mengatakan semua pihak memiliki tanggung jawab agar program MBG berjalan aman dan berkualitas. Menurut dia, peran utama BPOM adalah mengawasi seluruh bahan baku yang digunakan dalam menu MBG, baik yang berasal dari pangan segar maupun pangan olahan dalam kemasan.
BPOM juga memastikan bahan pangan kemasan yang digunakan sebagai bagian dari bahan baku MBG memenuhi ketentuan keamanan. Agus mencontohkan penggunaan minyak goreng yang sudah memiliki nomor izin edar BPOM, serta tepung dan bahan kemasan lainnya.
Selain memeriksa produk, BPOM Pangkalpinang telah melakukan kunjungan ke sejumlah Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh, mulai dari kebersihan dapur, sanitasi, hingga penerapan higiene oleh para pekerja. Bila ditemukan hal yang belum sesuai, BPOM akan memberikan rekomendasi agar dilakukan perbaikan.
Agus menekankan, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan kualitas bahan, tetapi juga sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Di setiap SPPG, terdapat sekitar 50 pekerja dengan beragam peran yang bersentuhan langsung dengan makanan dan disebut sebagai penjamah pangan.
Ia menilai aspek ini menjadi titik kritis dari sisi keamanan pangan karena kontak langsung dengan makanan berpotensi menimbulkan pencemaran apabila tidak sesuai standar.
Untuk itu, BPOM Pangkalpinang aktif memberikan pelatihan khusus kepada penjamah pangan melalui kerja sama lintas sektor, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi terkait lainnya. BPOM juga terlibat secara nasional dalam penguatan sumber daya manusia program MBG.
Pada tahap awal pelaksanaan program MBG secara nasional, BPOM turut melatih sekitar 900 sumber daya manusia yang akan menjadi penggerak di lapangan. Agus menyebut pihaknya menjadi salah satu narasumber dalam pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang berlangsung kurang lebih delapan bulan.
Menurut Agus, keterlibatan BPOM dari hulu hingga hilir merupakan langkah strategis untuk menjamin keamanan pangan dalam program MBG. Pengawasan bahan, pemeriksaan sarana, dan peningkatan kapasitas SDM dinilai sebagai rangkaian yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.
Dengan pengawasan berlapis tersebut, BPOM Pangkalpinang menyatakan optimistis program MBG dapat berjalan aman, higienis, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama.
Di luar pengawalan MBG, BPOM Pangkalpinang juga melaporkan capaian program nasional keamanan pangan di Kabupaten Bangka Selatan sepanjang 2025. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, sebanyak tujuh sekolah di daerah itu memperoleh sertifikat sekolah sehat. Selain itu, tiga desa dan satu pasar tradisional mendapatkan pengakuan sebagai lokasi pangan aman.
Agus menjelaskan kegiatan tersebut mencakup tiga program, yakni SAPA Sekolah, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Untuk kategori sekolah, tujuh satuan pendidikan dinilai memenuhi standar keamanan pangan, terutama dalam pengelolaan kantin, kebersihan lingkungan, serta edukasi jajanan sehat bagi siswa.
