Jakarta—Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) menyelenggarakan Forum Nasional Gizi (Fornas Gizi) 2025 di Jakarta, Selasa (8/10). Forum ini ditujukan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan gizi nasional guna mempercepat perbaikan status gizi masyarakat Indonesia.
Kepala BKPK Prof. Asnawi Abdullah mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan besar dan kompleks di bidang gizi yang dikenal sebagai triple burden of malnutrition, yakni gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi zat gizi mikro.
“Stunting, wasting, dan underweight masih ditemukan pada anak-anak kita, sementara di sisi lain obesitas dan penyakit tidak menular terus meningkat,” ujar Asnawi. Ia juga menyoroti anemia pada ibu hamil dan remaja putri yang menurutnya masih menjadi masalah serius.
Asnawi menyampaikan, meski Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan penurunan prevalensi stunting, tantangan masih besar. Ia menilai kesenjangan antarwilayah tetap tinggi, di mana sebagian daerah menunjukkan pertumbuhan anak yang baik, sementara daerah lain masih menghadapi hambatan pertumbuhan.
“Ini menandakan bahwa upaya perbaikan gizi belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling rentan,” katanya.
Melalui forum yang mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor, Asnawi berharap dapat dihasilkan pemetaan permasalahan gizi terkini, rekomendasi kebijakan strategis, serta rancangan roadmap yang implementatif dan berkelanjutan.
“Persoalan gizi adalah persoalan bangsa, dan hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi yang kuat dan berkesinambungan. Dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen saya yakin Indonesia mampu melangkah menuju Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang sehat, unggul, dan berdaya saing global,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Dwi Puspasari menyampaikan Fornas Gizi merupakan forum kedua yang diselenggarakan BKPK setelah Fornas Reformasi Kebijakan. Menurutnya, forum nasional ini dirancang sebagai wadah strategis untuk memperkuat konsolidasi dalam penajaman arah kebijakan nasional yang bersifat lintas sektor.
“Forum ini bersifat inklusif dan terbuka, kami mengundang para stakeholders termasuk pakar gizi, perwakilan kementerian/lembaga di tingkat pusat dan daerah, mitra pembangunan, organisasi profesi, peneliti, akademisi, praktisi dan pemerhati kesehatan, serta masyarakat untuk memberikan masukan, berdiskusi dan konsolidasi untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia,” ujar Puspasari.
Dalam pelaksanaannya, peserta yang hadir secara luring dan daring dibagi ke dalam empat kelompok diskusi untuk membahas empat topik utama. Topik tersebut meliputi optimalisasi gizi ibu hamil, anak, dan remaja; gizi seimbang dan tepat sebagai intervensi kunci peningkatan produktivitas dan kualitas hidup; strategi pengendalian konsumsi dan ketahanan pangan di tengah dinamika perubahan global; serta penguatan tata kelola dan layanan gizi terintegrasi untuk penanggulangan masalah gizi.
Puspasari menambahkan, sebelum forum digelar, BKPK telah melakukan pengumpulan masukan melalui format daring dari para pemangku kepentingan. Setelah forum, proses dilanjutkan dengan tahap analisis dan tahap pasca forum. Tahap analisis dilakukan dengan menelaah masukan secara komprehensif melalui konsultasi bersama internal Kementerian Kesehatan dan mitra eksternal. Adapun tahap pasca forum ditujukan untuk menarik kesimpulan hasil analisis dan menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan masukan yang telah dihimpun.
“Kami menaruh harapan besar bahwa forum ini dapat menjadi ruang dialog yang membangun sekaligus menghasilkan rencana aksi nyata yang dapat diimplementasikan dalam program perbaikan gizi masyarakat. Kami juga berharap forum ini memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kesehatan, serta memperkuat komitmen kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan tangguh,” tutupnya.
