Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggunakan bahan pangan lokal dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, mengatakan pemanfaatan bahan baku dari wilayah sekitar merupakan ketentuan dalam petunjuk teknis program. Menurut dia, dapur SPPG harus mengutamakan pasokan dari masyarakat setempat, dan baru mencari ke wilayah lain jika bahan di sekitar tidak tersedia.
Namun, Gusti Yudha menjelaskan SPPG tidak dapat membeli bahan pangan dalam porsi kecil. Karena itu, penyetoran bahan baku harus dilakukan dalam jumlah besar melalui mekanisme kolektif, seperti koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Warga bisa berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes. Nantinya bahan dikumpulkan dulu, lalu disetor ke dapur SPPG dalam partai besar,” kata Gusti Yudha dalam sosialisasi MBG bersama Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren di Manokwari, Rabu.
BGN juga mengimbau masyarakat yang sempat berhenti bertani atau beternak agar kembali aktif, mengingat dapur SPPG membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar. Gusti Yudha menyebutkan standar biaya Program MBG ditetapkan Rp15.000 per porsi, dengan rincian Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional dan gaji tenaga kerja, serta Rp2.000 untuk keuntungan mitra dan yayasan pengelola.
Untuk menjaga aspek higienis dan kualitas gizi menu, BGN membatasi jumlah porsi yang dapat dikelola setiap SPPG. Jika sebelumnya satu SPPG dapat mengelola sekitar 3.000–4.000 porsi MBG, kini dibatasi menjadi 2.500–3.000 porsi.
BGN menegaskan program ini tidak hanya ditujukan untuk menekan angka gizi buruk, tetapi juga diharapkan menggerakkan ekonomi di sekitar dapur SPPG melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lokal.
Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengapresiasi perluasan pelaksanaan MBG di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Ia menilai, semakin luasnya jangkauan program dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui terbentuknya generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.
Obet juga menekankan pentingnya pengambilan bahan baku dari petani lokal di Kabupaten Manokwari agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan masyarakat.
Berdasarkan data BGN perwakilan Papua Barat, saat ini terdapat 35 dapur SPPG di Provinsi Papua Barat, dengan 20 di antaranya berada di Kabupaten Manokwari.
