Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggunakan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, mengatakan implementasi MBG juga diarahkan untuk melibatkan petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil lokal. Menurutnya, ketentuan tersebut merujuk pada petunjuk teknis yang mengatur sumber pengadaan bahan baku.
“Berdasarkan juknis, dapur SPPG mengambil bahan baku dari masyarakat setempat, kalau di sekitar tidak ada, baru bisa mencari bahan baku ke wilayah yang lain,” ujar Gusti Yudha saat sosialisasi MBG di Manokwari, Rabu (12/11).
Meski mengutamakan bahan pangan lokal, Gusti Yudha menjelaskan dapur SPPG tidak dapat membeli bahan dalam porsi kecil. Bahan baku harus disetor dalam jumlah besar agar mekanisme pasokan berjalan secara kolektif, antara lain melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Warga bisa berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes. Nantinya bahan dikumpulkan dulu, lalu disetor ke dapur SPPG dalam partai besar,” katanya.
BGN juga mengajak masyarakat untuk kembali aktif bertani atau beternak karena dapur SPPG diperkirakan membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar. Dalam program MBG, standar biaya ditetapkan Rp15 ribu per porsi, dengan rincian Rp10 ribu untuk bahan makanan, Rp3 ribu untuk operasional dan gaji tenaga kerja, serta Rp2 ribu untuk keuntungan mitra dan yayasan pengelola.
Untuk menjaga higienisitas dan kualitas gizi makanan, BGN membatasi jumlah porsi yang dikelola tiap SPPG. Jika sebelumnya satu SPPG dapat mengelola hingga 4.000 porsi MBG, kini batas maksimal ditetapkan 3.000 porsi.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, yang hadir dalam sosialisasi tersebut menyampaikan apresiasi atas perluasan program MBG di Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat. Ia menilai program ini berpotensi mendukung terbentuknya generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.
“Penting dalam implementasi Program MBG agar bahan baku makanan bergizi diambil dari petani lokal Kabupaten Manokwari untuk mendukung ekonomi masyarakat,” kata Obet.
BGN perwakilan Papua Barat mencatat jumlah dapur SPPG di provinsi tersebut saat ini mencapai 35 dapur, dengan 20 di antaranya berada di Kabupaten Manokwari.
