Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, menggunakan bahan pangan lokal dari masyarakat sekitar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perwakilan Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Gusti Yudha, mengatakan pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi bagian penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis yang mengatur bahwa dapur SPPG mengambil bahan baku dari masyarakat setempat. Jika bahan tidak tersedia di sekitar, barulah dapat mencari pasokan dari wilayah lain.
Meski demikian, Gusti Yudha menegaskan mekanisme pembelian bahan baku oleh SPPG tidak dapat dilakukan dalam porsi kecil. Penyetoran bahan pangan harus dalam jumlah besar sehingga suplai dilakukan secara kolektif melalui koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Warga, kata dia, dapat berkoordinasi dengan koperasi atau BUMDes untuk mengumpulkan bahan terlebih dahulu sebelum disetor ke dapur SPPG dalam partai besar.
BGN juga mengimbau masyarakat yang sebelumnya berhenti bertani atau beternak agar kembali aktif, mengingat dapur SPPG membutuhkan pasokan bahan makanan dalam jumlah besar seiring pelaksanaan program.
Gusti Yudha menyampaikan standar biaya Program MBG ditetapkan sebesar Rp15.000 per porsi. Rinciannya, Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp3.000 untuk operasional dan gaji tenaga kerja, serta Rp2.000 untuk keuntungan mitra dan yayasan pengelola.
Untuk menjaga aspek higienis dan kualitas gizi menu yang disediakan, BGN saat ini membatasi jumlah porsi yang dikelola tiap SPPG. Jika sebelumnya satu SPPG dapat mengelola 3.000–4.000 porsi MBG, kini dibatasi menjadi 2.500–3.000 porsi.
BGN menyatakan pelaksanaan MBG tidak hanya ditujukan untuk menekan angka gizi buruk, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar dapur SPPG melalui keterlibatan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil lokal.
Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren mengapresiasi perluasan pelaksanaan MBG di Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat. Menurutnya, perluasan program tersebut dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui terbentuknya generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Ia juga menekankan pentingnya pengambilan bahan baku makanan bergizi dari petani lokal Manokwari untuk mendukung ekonomi masyarakat.
Berdasarkan data BGN perwakilan Papua Barat, saat ini terdapat 35 dapur SPPG di Provinsi Papua Barat, dengan 20 di antaranya berada di Kabupaten Manokwari.
