Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dijalankan secara bertahap oleh pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin, 6 Januari 2025. Program ini menjadi salah satu kebijakan yang banyak disorot publik karena kerap dibahas sejak masa kampanye dan membutuhkan anggaran besar.

Di tengah pelaksanaannya, MBG memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai program ini tidak efektif dan berpotensi memboroskan anggaran. Sementara itu, pihak lain menilai MBG perlu dijalankan untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui. Perdebatan tersebut turut menyoroti pentingnya memastikan kandungan gizi dalam menu MBG.

Pada periode 6–17 Januari 2025, Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) melakukan analisis terhadap menu program MBG. Dari analisis tersebut, CISDI menemukan bahwa dari total 29 menu yang ditelaah, hanya 5 menu (17%) yang memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) energi harian. Selain itu, terdapat 2 menu (7%) yang melebihi AKG energi harian, sementara 22 menu (76%) dinilai tidak memenuhi AKG energi harian.

Untuk aspek protein, CISDI mencatat bahwa hanya 5 dari 29 menu (17%) yang memenuhi AKG protein harian. Sebanyak 14 menu (48%) tercatat melebihi AKG protein harian, sedangkan 10 menu (34%) tidak memenuhi AKG protein harian.

Nilai AKG yang digunakan dalam analisis mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, yang juga menjadi rujukan dalam petunjuk teknis program MBG. Berdasarkan ketentuan tersebut, satu porsi makan siang diharapkan dapat memenuhi kecukupan kalori/energi sebesar 30–35% dari AKG harian dan kebutuhan protein sebesar 33–36,4% bagi peserta didik jenjang SD kelas 4–6, SMP, dan SMA sederajat.