BERITA TERKINI
Aliansi APMMSC Rencanakan Aksi Damai di Kejari Ciamis, Kawal Kasus Pelecehan Seksual yang Menjerat Mahasiswa

Aliansi APMMSC Rencanakan Aksi Damai di Kejari Ciamis, Kawal Kasus Pelecehan Seksual yang Menjerat Mahasiswa

Maraknya kasus asusila di Kabupaten Ciamis memicu kekhawatiran sejumlah elemen masyarakat. Salah satu perkara yang menjadi sorotan adalah kasus pelecehan seksual yang menjerat mahasiswa berinisial F (27), yang diduga melakukan pencabulan terhadap 13 anak laki-laki dan kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Ciamis.

Menanggapi situasi tersebut, beberapa organisasi—Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA), Buldog, dan Forum Peduli Masa Depan Pendidikan (FPMP)—yang tergabung dalam Aliansi Peduli Moral dan Mental Sehat Ciamis (APMMSC) menyatakan akan mengawal jalannya penanganan perkara.

APMMSC berencana menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis. Mereka menyampaikan tuntutan agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan serius.

Perwakilan APMMSC, Prima Pribadi, mengatakan pihaknya mengikuti proses persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Ciamis dan akan terus memantau perkembangan kasus hingga tuntas.

“Kami ingin memastikan proses hukum berjalan maksimal dan transparan. Besok, kami akan aksi ke Kejaksaan Negeri Ciamis untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, agar kasus ini ditangani secara serius dan tidak terulang kembali,” ujar Prima, Kamis, 24 Juli 2025.

Ia juga menyoroti kekhawatiran terkait efek jera apabila proses hukum dinilai tidak berjalan maksimal, mengingat pelaku disebut masih berada pada usia produktif.

“Usia pelaku masih muda. Jika tidak ditangani dengan serius, ada kemungkinan ia mengulangi perbuatannya. Maka dari itu, kami mendesak supremasi hukum benar-benar ditegakkan, baik oleh kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan,” katanya.

Selain menyampaikan aspirasi ke Kejari, APMMSC juga menyatakan rencana untuk membawa keprihatinan mereka ke DPRD Kabupaten Ciamis. Mereka mendorong agar para wakil rakyat dan pemerintah daerah turut merespons serius lonjakan kasus asusila yang belakangan terjadi di wilayah tersebut.