Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memperluas program pengabdian masyarakat dengan menggandeng BPR Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kolaborasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan fokus pada penguatan permodalan dan operasional usaha.
Kerja sama tersebut diawali melalui pertemuan di kantor BPRS BDW pada 3 April 2026. Program pendampingan secara khusus menyasar sektor kuliner lokal yang dinilai memiliki dinamika operasional tinggi sekaligus menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Salah satu UMKM yang mendapat pendampingan adalah usaha katering dan jajanan pasar milik Santika Wati (Murtini). Dosen pengabdi UMY, Syarif As’ad, menilai usaha keluarga yang telah berjalan turun-temurun itu memiliki potensi pasar besar, namun masih membutuhkan penguatan manajemen modern berbasis syariah agar dapat berkembang lebih optimal.
Tim pengabdian UMY juga melakukan observasi lapangan pada 7 Mei 2026 untuk memetakan kondisi operasional usaha secara menyeluruh. Observasi mencakup kesiapan dapur produksi, higienitas pengolahan bahan baku, hingga tata kelola keuangan usaha.
Syarif mengatakan pendampingan dirancang secara holistik agar berdampak berkelanjutan bagi pelaku usaha. “Pendampingan yang kami lakukan hingga akhir Mei ini kami fokuskan pada pengembangan usaha kuliner secara menyeluruh. Kami melakukan efisiensi pada penataan skema biaya produksi katering agar lebih kompetitif, melakukan transformasi digital melalui penguatan pemasaran daring, serta membenahi manajemen pelayanan operasionalnya,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (25/5).
Selain penguatan aspek bisnis, kolaborasi UMY dan BPRS BDW juga menitikberatkan pada pengembangan spiritualitas bisnis dan literasi keuangan syariah. Menurut Syarif yang merupakan dosen Ekonomi Syariah di Fakultas Studi Islam dan Peradaban (FSIP) UMY, penguatan nilai syariah penting agar pertumbuhan usaha tidak semata berorientasi pada profit, tetapi juga keberlanjutan.
“Melalui kerja sama dengan BPRS BDW, kami ingin mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam tata kelola usaha dan perencanaan keuangan mereka. Kami berharap pelaku UMKM binaan tidak hanya berkembang dari segi profitabilitas dan menjadi lebih mandiri, tetapi juga memiliki pemahaman literasi keuangan syariah yang kuat sehingga usaha yang dijalankan dapat membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat sekitar,” kata Syarif.
Model kolaborasi antara akademisi, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha ini diharapkan menjadi stimulus bagi penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
