Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 20,37 persen pada 2026. Upaya tersebut disebut membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, karena penanganan stunting dipandang sebagai langkah strategis dan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia.
Plt. Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nurseha, mengatakan penanganan stunting merujuk pada program prioritas pemerintah. Menurutnya, Pemprov Sulsel menempatkan isu ini sebagai prioritas utama karena berkaitan dengan masa depan generasi muda dan visi Indonesia Emas 2045.
Ia menyampaikan, pada 2024 prevalensi stunting di Sulawesi Selatan berhasil ditekan menjadi 23,3 persen, turun 4 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, perhatian khusus masih diberikan pada wilayah dengan angka stunting tinggi, seperti Jeneponto yang tercatat 37 persen dan Enrekang 34,3 persen.
Andi Nurseha menjelaskan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2025 tidak dilaksanakan sehingga tidak tersedia hasil untuk tahun tersebut. Ia menambahkan, survei kembali direncanakan pada Juli 2026, yang diharapkan dapat menjadi dasar pemantauan sekaligus mendorong penurunan prevalensi dari 23,3 persen menuju target 2026 sebesar 20,37 persen.
Ia menekankan, penyebab stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, melainkan bersifat kompleks dan saling berkaitan. Penerapan menu gizi seimbang, kata dia, tidak akan maksimal tanpa dibarengi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Karena itu, perbaikan nutrisi perlu berjalan selaras dengan pemeliharaan sanitasi lingkungan agar penyerapan gizi optimal.
Dalam upaya pencegahan, gizi seimbang disebut mencakup 10 indikator utama, antara lain kebiasaan cuci tangan pakai sabun, rutin beraktivitas fisik, hingga menciptakan lingkungan rumah bebas asap rokok. Mengingat kompleksitas faktor pemicunya, pencegahan stunting dinilai perlu dilakukan sedini mungkin, termasuk dimulai sejak masa remaja.
