BLORA — Satuan tugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora belum menerapkan kewajiban bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengunggah harga menu MBG di media sosial, sebagaimana yang telah dilakukan di Jepara.
Ketua Satgas MBG Blora yang juga Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, mengatakan pihaknya belum mewajibkan pemasangan harga menu. Ia menyebut fokus saat ini adalah peningkatan kualitas menu makanan.
“Belum mewajibkan memasang harga, hanya saja meningkatkan kualitas menu makanan,” kata Sri Setyorini, Rabu, 11 Maret 2026.
Sementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Blora, Artika Diannita, menjelaskan bahwa menu MBG pada umumnya memiliki biaya bahan baku sebesar Rp10 ribu, yang dimaksudkan untuk bahan mentah, bukan makanan matang siap santap.
“(Menu kering/roti,kacang,buah) Beli dari UMKM. Tapi kita packing sendiri,” ujar Artika, Rabu, 11 Maret 2026.
Artika menyampaikan seluruh bahan untuk MBG diambil dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik bahan mentah maupun yang siap makan. Ia mencontohkan sejumlah item yang dimasak sendiri oleh SPPG, seperti telur rebus, tahu, tempe, dan ayam ungkep. Adapun untuk roti, kacang, buah, dan kurma, pihaknya melakukan pengemasan sendiri.
Menurut Artika, biaya operasional di luar biaya bahan baku digunakan untuk kebutuhan pengolahan atau memasak (di luar menu makanan siap saji), pengemasan, hingga gaji relawan. Ia menyebut biaya bahan baku berada pada kisaran Rp10 ribu atau Rp8 ribu.
Terkait penetapan harga per menu MBG, Artika mengatakan SPPG yang menentukan karena harga bahan dasar dapat berubah-ubah. Penentuan harga dan volume item dalam porsi, lanjutnya, menjadi tanggung jawab ahli gizi dan akuntan SPPG.
“Ahli gizi dan akuntan yang menghitung dari segi kandungan gizi serta biayanya mencukupi sesuai anggaran atau tidak. Mengingat harga naik turun, jadi setiap perencanaan menu sudah diperhitungkan baik AKG dan anggaran,” terangnya.
Artika menambahkan, gaji relawan SPPG dihitung berdasarkan hari kerja dan diambil dari biaya operasional. Ia juga menegaskan distribusi menu kering selama Ramadhan dilakukan setiap hari, bukan dengan sistem rapel atau pembagian tiga hari sekali.
“Gaji relawan dihitung sesuai hari masuk kerja saja. Menu kering selama Ramadhan di distribusikan setiap hari,” katanya.
Saat ditanya mengenai penerapan program MBG di SMP Negeri 5 Blora yang belum lama ini disebut kedapatan roti berjamur dengan sistem pembagian tiga hari sekali, Artika menyatakan pihaknya belum dapat memberikan keterangan.
Di tingkat nasional, Badan Gizi Nasional (BGN) pada Minggu, 8 Maret 2026 menginstruksikan setiap SPPG mengunggah menu, nilai gizi, dan harga menu MBG melalui media sosial sebagai bagian dari upaya transparansi kepada masyarakat.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, mengatakan informasi yang diunggah tidak hanya mencakup menu makanan, tetapi juga kandungan gizi serta biaya penyediaan makanan dalam program tersebut.
“BGN telah memerintahkan seluruh SPPG membuat media sosial sebagai sarana komunikasi antara SPPG dan masyarakat, dan wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi serta harga,” kata Sonny di Bandung, Minggu, 8 Maret 2026.
Menurut Sonny, langkah itu bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka kualitas dan komposisi makanan yang diberikan kepada penerima manfaat program MBG.
