Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc. menilai persoalan keamanan siber dalam tata kelola pemerintahan digital tidak semata-mata bersumber dari teknologi. Menurutnya, faktor manusia serta lemahnya sistem regulasi turut menjadi penyebab utama berbagai masalah keamanan data.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurmandi dalam Seminar Nasional dan Rapat Kerja KAPSIPI & ADIPSI di Universitas Diponegoro, Semarang, Sabtu (25/10). Dalam forum bertema “Digital & Sustainable Governance, Policy, and Politics in Public Sector” itu, ia mendorong akademisi dan pakar pemerintahan untuk berperan lebih aktif memperkuat kebijakan dan tata kelola digital di sektor publik.
Nurmandi menyoroti banyak kasus kebocoran data yang terjadi akibat kelalaian pengguna. Ia menyebut beberapa contoh, seperti lupa mengganti kata sandi, tidak menutup akses, atau membagikan data tanpa sadar. “Masalah cyber security di Indonesia bukan terletak pada teknologinya, tetapi pada manusianya,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan keamanan siber perlu dimulai dari pembenahan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, penerapan teknologi tanpa pengawasan kebijakan yang memadai justru berpotensi memperbesar risiko penyalahgunaan data dan dapat mengganggu kepercayaan publik.
Dalam paparannya, Nurmandi mengidentifikasi enam fokus utama pengembangan digital government, yakni media sosial dan pemerintahan, kecerdasan buatan (AI) untuk kebijakan publik, data-driven policy, demokrasi digital dan AI, keamanan siber, serta penyesuaian kurikulum pendidikan pemerintahan.
Ia juga mencontohkan perubahan birokrasi digital yang disebutnya sudah berlangsung nyata, termasuk layanan publik seperti KTP elektronik, pertanahan, hingga imigrasi yang kini berbasis face recognition dan sistem daring terintegrasi.
Menurut Nurmandi, transformasi tersebut menuntut perguruan tinggi segera beradaptasi, terutama dalam menyesuaikan kurikulum dan pembelajaran di program studi pemerintahan agar selaras dengan realitas baru digital governance.
Di akhir pemaparannya, ia menegaskan tanggung jawab moral dan strategis akademisi pemerintahan untuk memastikan transformasi digital berjalan aman, etis, dan berkelanjutan. “Teknologi hanyalah alat. Manusialah yang menentukan arah, nilai, dan etika penggunaannya,” pungkasnya.
