Komisi X DPR RI meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh usulan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) masuk ke dalam kurikulum sekolah. Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani pada Jumat (30/10/2026), dengan menekankan perlunya penilaian atas urgensi, tujuan, serta dampak kebijakan terhadap proses pembelajaran siswa.

Lalu menilai pemenuhan gizi peserta didik dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Namun, ia mengingatkan pelaksanaannya tidak harus menjadikan MBG sebagai mata pelajaran atau komponen kurikulum tersendiri.

Ia juga meminta kejelasan mengenai substansi usulan yang disebut berasal dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), sebelum pemerintah mengambil langkah lanjutan. “Menurut saya, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah usulan Kepala BGN agar MBG masuk ke dalam kurikulum sekolah memang benar disampaikan dan apa substansi yang dimaksud. Jika benar, usulan tersebut perlu dikaji secara serius, baik dari sisi urgensi, tujuan, maupun implikasinya terhadap proses pembelajaran,” kata Lalu.

Menurut Lalu, pendidikan mengenai gizi seimbang, pola makan sehat, dan perilaku hidup sehat sebenarnya bisa diintegrasikan ke materi pembelajaran yang sudah ada. Pendekatan itu, menurutnya, dapat dilakukan tanpa menambah beban kurikulum.

“Pada prinsipnya, kami memandang bahwa pemenuhan gizi peserta didik, penting untuk mendukung kualitas pendidikan, tetapi tidak serta-merta harus menjadikan MBG sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dari kurikulum. Jika tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang, pola makan sehat, dan pembentukan perilaku hidup sehat, hal itu dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang sudah ada tanpa menambah beban kurikulum,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara kebijakan penerapan usulan tersebut dimungkinkan, tetapi perlu koordinasi dengan kementerian yang membidangi pendidikan serta kajian berdasarkan kebutuhan peserta didik dan efektivitas pembelajaran. “Jangan sampai kurikulum justru dibebani agenda program, sementara fokus utama pendidikan adalah penguatan kompetensi, karakter, dan kualitas pembelajaran,” kata Lalu.

Secara terpisah, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana meminta pemerintah melakukan penelitian empiris sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, riset diperlukan untuk memahami penyebab masyarakat belum mampu memenuhi kebutuhan gizi melalui makanan sehari-hari.

Bonnie menilai persoalan itu dapat dipengaruhi dua faktor, yakni keterbatasan pengetahuan tentang makanan bergizi atau kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan pembelian bahan pangan berkualitas. “Ide ini harus didukung oleh riset empiris kenapa orang banyak makannya nggak bergizi. Apakah karena mereka tidak punya pengetahuan atau orang tua mereka nggak punya kemampuan beli makan yang bergizi,” kata Bonnie.

Ia menekankan bahwa pengetahuan mengenai gizi tidak otomatis menjamin anak memperoleh makanan sehat jika orang tua memiliki keterbatasan ekonomi. “Kalau punya pengetahuan makan yang bergizi tanpa dibarengi dengan kemampuan ekonomi sih orang tuanya yang mampu menyediakan makan bergizi buat anaknya bagaimana anak-anak kita bisa makan yang bergizi,” ujarnya.

Selain itu, Bonnie mempertanyakan sejauh mana satu kali pemberian makanan melalui MBG dapat memenuhi kebutuhan gizi anak sepanjang hari. Ia menilai asupan di luar waktu program juga perlu menjadi bagian dari penelitian. “Bagaimana dia makan di luar jam yang diberikan sama MBG? Apakah sekali makan mbg itu mampu meng-cover gizi selama seharian,” kata Bonnie.

Bonnie juga mengingatkan agar penguatan program pemerintah tidak menambah tekanan bagi siswa. Menurutnya, penambahan materi maupun kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan peserta didik mengikuti pembelajaran. “Jadi kan harus clear dulu jangan sampai nanti jadi gara-gara mau memperkuat satu program ya boleh-boleh aja program tersebut berjalan tapi kemudian malah membebani siswa,” tuturnya.

Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak terhadap beban belajar sebelum memutuskan memasukkan MBG ke dalam kurikulum sekolah. Bonnie turut menyoroti risiko kelelahan apabila tuntutan belajar semakin bertambah. “Saya menghindari burnout dari anak-anak itu jadi jangan sampai membebani tugas mereka belajarlah,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono mengusulkan agar pendidikan gizi dan program MBG menjadi bagian dari unsur pendidikan di sekolah. Penjelasan itu disampaikan dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).

Sudaryono mengatakan gagasan tersebut bukan untuk mengurangi jam pelajaran utama. Menurutnya, pemerintah ingin memberi pemahaman mengenai kandungan dan fungsi makanan yang dikonsumsi siswa melalui waktu khusus. “Mungkin sekarang lagi ramai, Kepala BGN minta MBG dan pendidikan gizi masuk kurikulum misalnya, itu maksudnya adalah menjadi satu kesatuan dari unsur pendidikan kita. Dikasih waktu khusus di dalam, jadi tidak mengganggu jam pelajaran,” kata Sudaryono.

Ia juga memaparkan pengaturan waktu makan berdasarkan jadwal kepulangan siswa sekolah dasar. Siswa kelas I dan II yang pulang pagi dijadwalkan makan sebelum meninggalkan sekolah sekitar pukul 10.00. Sementara siswa yang pulang siang mendapat waktu makan pada pukul 12.00 hingga 13.00, disertai penjelasan tentang alasan perlunya konsumsi karbohidrat, protein hewani, dan sayur.