Di tengah ketidakpastian global, energi kian melampaui perannya sebagai komoditas ekonomi dan penggerak pembangunan. Berbagai dinamika internasional menunjukkan energi dapat menjadi alat diplomasi, sumber pengaruh, bahkan instrumen dalam konflik modern.

Krisis gas di Eropa, lonjakan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah, serta perebutan rantai pasok mineral strategis memperlihatkan bagaimana energi berkelindan langsung dengan isu keamanan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki sumber daya alam melimpah, energi dipandang semestinya menjadi instrumen kedaulatan nasional, bukan sumber ketergantungan baru.

Gagasan tersebut dikaitkan dengan doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), yang menempatkan pertahanan negara sebagai kewajiban bersama seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional. Dalam kerangka pertahanan yang bersifat semesta—total, terpadu, dan berlapis—energi diposisikan sebagai faktor strategis yang menghidupkan seluruh sistem, baik militer maupun sipil. Tanpa pasokan energi yang stabil, kemandirian bangsa dinilai berisiko melemah.

Sishankamrata berpijak pada pandangan bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh persenjataan, tetapi juga oleh daya tahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Energi menjadi penopang berbagai sektor tersebut, mulai dari listrik untuk industri, bahan bakar bagi transportasi laut dan udara, hingga jaringan data yang menopang komunikasi strategis.

Dalam perspektif ini, ketahanan energi dimaknai sebagai kemampuan bangsa menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi bagi seluruh rakyat. Ketergantungan pada impor dipandang dapat meningkatkan kerentanan terhadap tekanan global, sementara pengelolaan energi yang berdaulat dinilai memperkuat daya tahan nasional.

Sejarah kerap dijadikan rujukan untuk menggambarkan dampak geopolitik energi. Embargo minyak oleh negara-negara Arab pada 1973, misalnya, mengguncang perekonomian dunia dan membuat sejumlah negara yang bergantung pada pasokan minyak murah mengalami kelumpuhan. Pada abad ke-21, ancaman serupa disebut hadir dalam bentuk baru, seperti manipulasi pasar energi, kontrol atas mineral strategis, serta dominasi teknologi baterai dan panel surya.

Doktrin Sishankamrata juga memetakan pertahanan dalam tiga lapisan: komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kerangka ini kemudian diterjemahkan ke dalam konteks energi.

Komponen utama, yakni TNI, membutuhkan pasokan energi yang andal untuk operasional. Kemandirian energi pada pangkalan udara dan laut—misalnya melalui sistem surya dan biofuel—dipandang bukan semata upaya efisiensi, melainkan bagian dari kesiapan pertahanan, karena energi menentukan kesiapan tempur dan daya tangkal.

Komponen cadangan, seperti BUMN dan lembaga pemerintah, berperan menjaga ketersediaan dan distribusi energi nasional. Dalam konteks ini, Pertamina, PLN, dan PGN dipandang bukan sekadar entitas bisnis, melainkan bagian dari benteng strategis. Cadangan bahan bakar, jaringan kilang, dan sistem logistik energi dinilai sebagai aset penting yang menentukan kemampuan negara bertahan dalam situasi krisis atau perang.

Sementara komponen pendukung—rakyat dan dunia usaha—menjadi lapisan terluas dalam pertahanan semesta. Inisiatif seperti koperasi energi desa, pembangkit listrik tenaga surya komunitas, dan bioenergi lokal diposisikan sebagai wujud kemandirian yang memperkuat ketahanan menghadapi krisis.

Dari sisi geografis, Sishankamrata menekankan seluruh wilayah nusantara sebagai bagian dari sistem pertahanan. Prinsip itu dipandang selaras dengan kebijakan energi yang mendorong kapasitas energi lokal yang kuat dan beragam di tiap daerah. Indonesia disebut memiliki potensi energi berbeda-beda, seperti panas bumi di Sumatra, hidro di Sulawesi, bioenergi di Kalimantan, serta surya dan angin di Nusa Tenggara. Dengan desentralisasi energi, setiap wilayah diharapkan mampu menjadi benteng ekonomi dan sosial, termasuk dalam kondisi darurat ketika pusat mengalami gangguan.

Relasi energi dan pertahanan juga terlihat pada pentingnya perlindungan infrastruktur vital. Dalam perang modern, serangan terhadap sistem energi dapat menjadi strategi untuk melumpuhkan lawan. Jaringan listrik, terminal BBM, pipa gas, dan pusat data disebut sebagai target yang efektif. Karena itu, perlindungan infrastruktur energi dinilai memerlukan sinergi berlapis: militer menjaga aspek fisik, pemerintah memastikan sistem berjalan, dan masyarakat ikut mendeteksi serta memitigasi ancaman.

Ancaman terhadap energi juga dinilai tidak selalu konvensional. Di era digital, serangan siber terhadap sistem kelistrikan, sabotase rantai pasok, atau manipulasi algoritma pasar energi global disebut dapat melemahkan perekonomian tanpa konflik bersenjata. Kondisi ini mendorong kebutuhan sinergi lintas sektor antara pertahanan, energi, teknologi, dan pendidikan, serta memperluas makna bela negara melalui inovasi, riset, dan kebijakan yang berpihak pada kemandirian.

Dalam geopolitik kontemporer, energi juga dipandang sebagai alat diplomasi pertahanan. Sejumlah negara besar disebut memanfaatkan energi dan teknologi untuk memperluas pengaruh. Di sisi lain, Indonesia dinilai memiliki modal geopolitik melalui kekayaan nikel, batu bara, serta potensi energi terbarukan. Penguasaan rantai pasok mineral strategis dipandang bukan hanya langkah ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan semesta di ranah diplomasi global.

Kedaulatan energi disebut tidak dapat dibangun secara instan. Diperlukan kesadaran kolektif, kebijakan jangka panjang, dan partisipasi warga. Pendidikan bela negara juga dinilai perlu diperluas maknanya, termasuk pemahaman tentang energi bersih, efisiensi penggunaan, serta kemandirian teknologi. Menghemat listrik, mendukung energi terbarukan, atau memilih produk teknologi yang mendukung kemandirian nasional diposisikan sebagai bagian dari bela negara dalam konteks modern.

Pada akhirnya, Sishankamrata dan ketahanan energi digambarkan sebagai dua hal yang saling terkait: energi memberi daya pada pertahanan, sementara pertahanan semesta menjaga keberlanjutan energi. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, menjaga energi dipandang setara dengan menjaga negara—bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kemampuan memastikan listrik tetap menyala, industri tetap bergerak, dan roda ekonomi bertahan ketika situasi global bergejolak.