Kenaikan harga cabai merah berpotensi menambah beban biaya produksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner di Kota Malang. Situasi ini juga dinilai dapat memengaruhi daya beli masyarakat apabila kenaikan harga pangan terjadi berulang dan tidak diantisipasi dengan baik.
Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Dwi Ardy Sugiono, menyebut sektor kuliner menjadi salah satu kelompok usaha yang rentan terdampak gejolak harga cabai. Menurutnya, hal ini berkaitan dengan karakteristik Kota Malang sebagai kota pendidikan dan wisata dengan aktivitas usaha makanan yang cukup tinggi.
Dwi menjelaskan, kenaikan harga cabai dapat memengaruhi biaya operasional pelaku usaha, terutama warung makan, rumah makan, serta usaha kuliner yang menjadikan sambal atau makanan pedas sebagai bagian utama produknya. “UMKM kuliner ini yang biasanya terdampak. Ketika harga cabai murah, konsumen bisa mendapatkan sambal tanpa dibatasi. Tetapi ketika harganya sedang tinggi, pelaku usaha tentu harus menghitung kembali kebutuhan cabainya,” ujar Dwi dalam program Malang Menyapa RRI Malang, Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan perbandingan data pemantauan harga Siskaperbapo Jawa Timur, harga cabai merah pada 30 September 2026 tercatat sekitar Rp30.500 per kilogram. Pada 31 Oktober 2026, harganya meningkat menjadi Rp43.600 per kilogram, atau naik sekitar Rp13.100 dalam satu bulan.
Meski demikian, Dwi mencatat harga tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika harga cabai merah mencapai sekitar Rp48.000 per kilogram.
Dwi menambahkan, kenaikan harga komoditas tertentu kerap lebih cepat dirasakan masyarakat meskipun angka inflasi secara umum masih relatif terkendali. Ia menilai hal itu terjadi karena inflasi merupakan indikator perubahan harga secara agregat, sementara masyarakat lebih merasakan perubahan harga barang yang rutin dibeli.
Dampaknya, kata Dwi, tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengurangi daya beli. Uang yang sebelumnya dapat digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan, ketika harga pangan meningkat, bisa hanya cukup untuk membeli sebagian kebutuhan tersebut. “Kalau sebelumnya uang Rp50.000 bisa untuk membeli macam-macam, sekarang mungkin cukup hanya untuk membeli cabai. Kalau diakumulasi, kondisi ini bisa berdampak pada perputaran ekonomi karena konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Untuk mengurangi ketergantungan pada cabai segar, Dwi mendorong diversifikasi produk olahan seperti cabai kering, cabai bubuk, dan bumbu olahan. Alternatif ini dinilai dapat membantu penyimpanan, terutama bagi industri kuliner yang membutuhkan cabai dalam jumlah besar.
Ia juga menilai kelebihan pasokan saat panen raya perlu dimanfaatkan untuk pengolahan dan penyimpanan agar dapat menjadi cadangan ketika harga cabai segar kembali meningkat. “Ketika terjadi kelebihan pasokan, sebagian hasil panen perlu disimpan sebagai cadangan. Jadi, dari surplus bisa menjadi buffer ketika pasokan berkurang,” jelasnya.
Dwi mengapresiasi inisiatif pelaku UMKM yang membeli cabai dalam jumlah lebih banyak saat harga murah, lalu menyimpannya menggunakan fasilitas pendingin untuk memenuhi kebutuhan ketika harga meningkat.
Selain itu, ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan menanam cabai dan sayuran, serta memelihara ikan maupun ayam di lingkungan rumah, disebut dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. Meski belum mampu memenuhi kebutuhan industri kuliner, langkah tersebut dinilai bermanfaat untuk skala konsumsi keluarga.
Dwi menyarankan masyarakat lebih bijak mengatur konsumsi, sementara pemerintah daerah memperkuat upaya menjaga stabilitas harga pangan. Dengan langkah tersebut, gejolak harga diharapkan dapat ditekan dan tidak menimbulkan tekanan berkepanjangan terhadap daya beli masyarakat maupun keberlangsungan UMKM kuliner.
