Industri kuliner di Aceh menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir dan mulai dilihat sebagai salah satu penopang ekonomi daerah di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Perkembangan ini terlihat dari bertambahnya jumlah brand dan outlet kuliner lokal di berbagai sudut kota, sekaligus membuka peluang kemitraan usaha.
Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, realisasi investasi hingga triwulan II 2025 mencapai Rp3,58 triliun. Capaian tersebut menempatkan Aceh pada peringkat ke-28 dari 38 provinsi di Indonesia.
Dari total realisasi investasi itu, penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih mendominasi dengan porsi 96,77 persen. Pada rincian sektor, waralaba makanan berada di posisi keempat terbesar dengan nilai investasi Rp326 miliar atau sekitar 15,6 persen.
Pemerintah Kota Banda Aceh menilai tren pertumbuhan investasi di sektor kuliner sebagai sinyal positif untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal. Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak agar Banda Aceh semakin terbuka dan nyaman bagi investor.
“Kita juga harus berkolaborasi bersama-sama untuk mendatangkan investasi dari luar. Artinya, kota ini harus bisa lebih terbuka ke depan dan membuat orang nyaman supaya mau berinvestasi di Banda Aceh. Itulah yang sedang kita perjuangkan,” kata Illiza.
Ia juga menyebut investasi di bidang kuliner terus mengalami peningkatan. “Kalau kita lihat di bidang kuliner (restoran), investasinya terus meningkat. Jadi pilihan orang untuk berinvestasi di bidang kuliner ini semakin bertambah,” ujarnya.
Meski sektor kuliner menunjukkan tren positif, Aceh masih menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat tingkat kemiskinan pada Februari 2025 sebesar 14,45 persen, dengan lebih dari 800 ribu penduduk berada di bawah garis kemiskinan. Pada periode yang sama, jumlah pengangguran meningkat menjadi 149 ribu orang.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, menyebut Aceh tercatat sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Ia juga menyoroti angka pengangguran yang menurutnya terus meningkat dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, melemahnya daya beli masyarakat turut menekan berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks tersebut, pertumbuhan investasi—termasuk di sektor kuliner—dipandang sebagai salah satu peluang yang dapat memperluas aktivitas ekonomi, meski tantangan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan besar bagi daerah.
