Di tengah pelemahan nilai rupiah, kenaikan harga pangan kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah kebutuhan pokok, terutama cabai, daging ayam, dan telur, terpantau mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan di beberapa pasar tradisional di kota-kota besar.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho menilai kenaikan harga pangan belakangan ini dipengaruhi perpaduan faktor pasokan dan permintaan. Ia mencontohkan kondisi di pasar tradisional Bandung, di mana pasokan menipis akibat faktor musim hingga kendala distribusi, sementara permintaan jangka pendek meningkat dari konsumsi rumah tangga dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah.
Wisnu juga menyinggung catatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan inflasi tetap terjadi bersamaan dengan fluktuasi harga antar-komoditas. Menurutnya, kenaikan harga pada komoditas tertentu bisa sangat tajam di tingkat lokal, namun dampaknya pada skala nasional tidak selalu besar jika ada komoditas lain yang mengalami koreksi harga.
Meski demikian, ia menegaskan kenaikan harga pangan tetap terbukti berpengaruh terhadap inflasi, walaupun skalanya terbatas dan cenderung sementara. Akumulasi kontribusi kenaikan harga ini dapat menambah tekanan harga, tetapi belum tentu cukup untuk mendorong inflasi nasional secara signifikan, terutama bila ada komoditas lain yang harganya menurun.
Wisnu mengingatkan adanya risiko efek rambatan atau second-round effects yang perlu diwaspadai. Kenaikan harga pangan, menurut dia, dapat memicu peningkatan biaya transportasi dan logistik. Dampak lanjutan juga dapat dirasakan pelaku industri kecil dan UMKM, karena lonjakan harga bahan baku seperti telur, minyak goreng, dan ayam berpotensi menaikkan biaya produksi dan kemudian diteruskan pada kenaikan harga jual.
Untuk mencegah kenaikan harga pangan yang terlalu tinggi, Wisnu menyarankan strategi jangka pendek berupa stabilisasi harga melalui peningkatan operasi pasar, pemanfaatan stok Bulog untuk komoditas prioritas, serta penguatan koordinasi logistik program MBG agar pembelian bahan pangan tidak memicu lonjakan permintaan mendadak. Ia juga menilai bantuan pangan yang terarah, seperti voucher pangan, serta sistem pemantauan harga secara real-time penting agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Di sisi lain, Wisnu menekankan perlunya penguatan strategi jangka panjang. Langkah yang ia soroti antara lain perbaikan infrastruktur distribusi logistik dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal, termasuk dukungan teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ia juga mendorong modernisasi sistem Bulog dalam menentukan kuantitas dan lokasi stok berbasis data agar intervensi pasar lebih cepat dan efisien. Selain itu, kebijakan harga yang transparan serta pengawasan terhadap praktik penimbunan yang tidak wajar dinilai penting agar gejolak harga tidak terus berulang.
Menurut Wisnu, stabilitas harga pangan harus menjadi prioritas dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, Bulog, dan pemangku kepentingan lain untuk merancang strategi intervensi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Ia menambahkan, program sosial seperti MBG tetap penting dari sisi gizi dan pemerataan, namun pelaksanaannya perlu dirancang dengan cermat agar tidak menimbulkan tekanan berlebih pada pasar. Wisnu juga menilai diperlukan evaluasi untuk memastikan desain dan pelaksanaannya cukup terdiversifikasi.
Wisnu berharap pemerintah tidak hanya merespons gejolak harga secara reaktif, melainkan menjadikannya momentum perbaikan. Menurutnya, pemerintah memegang peran sentral dalam mengurangi beban inflasi masyarakat melalui agenda reformasi pangan yang berkelanjutan, sehingga setiap kenaikan harga tidak berkembang menjadi krisis, tetapi menjadi sinyal untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan melindungi kelompok paling rentan.
