Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menghadirkan zona kuliner atau street food di kawasan Alun-Alun Jember kembali mendapat sorotan dari DPRD. Komisi A DPRD Jember meminta pemerintah tidak terburu-buru mengeksekusi program tersebut dan memastikan kajian serta uji publik dilakukan lebih dulu agar tidak memicu gesekan sosial.
Pemkab Jember membidik area alun-alun sebagai lokasi baru wisata kuliner. DPRD menilai rencana ini berpotensi mendorong geliat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi sosial di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menyatakan konsep street food sejalan dengan upaya meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Meski demikian, ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum pembangunan dimulai.
“Ini kebijakan yang baik, apalagi targetnya untuk menggerakkan ekonomi UMKM. Tetapi sebelum dikerjakan, harus ada kajian dan uji publik. Kawasan ini punya banyak kepentingan yang harus diakomodasi,” ujarnya, Rabu (3/12/2025) sore.
Tabroni menyoroti kepadatan aktivitas di sekitar Alun-Alun Jember. Menurutnya, area yang direncanakan untuk street food berada di lingkungan yang mencakup sekolah, gereja, kantor Polres, permukiman warga, serta sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menilai pihak-pihak terkait perlu dilibatkan dalam pembahasan agar rencana tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Lokasinya padat dan sensitif. Jangan sampai pembangunan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga mengaku belum menerima site plan maupun desain rinci dari OPD terkait. Karena itu, Komisi A DPRD Jember berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Satpol PP, serta OPD lain yang berkaitan dengan program tersebut untuk meminta penjelasan.
“Kami belum tahu detail perencanaannya. Maka kami akan panggil OPD terkait untuk meminta penjelasan,” jelas Tabroni.
DPRD Jember juga meminta laporan lengkap mengenai konsep dan tahapan pembangunan sebelum rencana itu dijalankan. Tabroni menyebut laporan tersebut diperlukan agar DPRD dapat mengawal program sekaligus memberikan masukan.
“Kami minta laporannya supaya bisa ikut mengawal dan memastikan tidak terjadi persoalan nantinya,” katanya.
