Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember merencanakan pembangunan area wisata kuliner atau street food di sekitar Alun-alun Jember. Rencana ini disebut sebagai upaya mengakomodasi dan mendorong geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut.
Namun, rencana tersebut mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. DPRD meminta pemerintah tidak terburu-buru dan menekankan pentingnya kajian komprehensif serta uji publik sebelum kebijakan dijalankan, terutama untuk memitigasi potensi dampak sosial.
Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menilai pembangunan lokasi wisata kuliner merupakan langkah positif. “Ini kebijakan yang baik, apalagi keinginan dari Pemkab Jember agar bisa menumbuhkan geliat ekonomi dan UMKM di Jember,” kata Tabroni, Jumat (5/12).
Meski mendukung, Tabroni menegaskan pengerjaan tidak semestinya dilakukan sebelum ada kajian yang matang. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, hal tersebut diperlukan agar proyek permanen tidak memicu konflik sosial di kemudian hari.
“Seharusnya ada kajian dan uji publik semacam itu terlebih dahulu, karena di sekitaran alun-alun ini banyak kepentingan yang harus diakomodir,” ujarnya.
Tabroni mencontohkan kawasan yang direncanakan menjadi lokasi street food merupakan area padat dan dinilai sensitif karena dikelilingi sekolah, gereja, serta beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu, ia menilai seluruh kepentingan perlu dipertimbangkan agar penerapannya tidak menimbulkan persoalan.
Ia juga menyebut DPRD belum menerima site plan pembangunan secara detail dari OPD terkait. “Kita belum tahu perencanaannya bagaimana, desiannya bagaimana. Maka kita akan panggil segera Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Satpol PP dan beberapa dinas lainnya yang berkaitan,” kata Tabroni.
Menurutnya, sebelum rencana direalisasikan, DPRD akan meminta laporan perencanaan pembangunan untuk dipelajari dan diberi masukan. “Kami minta laporannya, agar kita juga memberikan masukan agar tidak terjadi persoalan nantinya,” pungkasnya.
