Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat digaungkan dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024-2029 kini menuai sorotan seiring munculnya sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Janji pemberian makanan bergizi secara gratis bagi anak-anak Indonesia diposisikan sebagai bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, terutama untuk menekan masalah gizi dan stunting.
Namun, rangkaian kejadian di lapangan menunjukkan adanya tantangan serius, mulai dari operasional dapur yang tersendat, keluhan pelaku usaha katering terkait skema biaya, hingga insiden makanan yang diduga tidak layak konsumsi dan berujung pada kasus keracunan.
Salah satu polemik mencuat dari Kalibata, Jakarta Selatan. Dapur yang ditujukan untuk memasok ribuan porsi makanan dilaporkan sempat tutup di tengah isu tunggakan pembayaran senilai Rp 1 miliar. Pemilik dapur menuntut pembayaran selama dua bulan yang disebut belum dibayarkan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pendanaan dan mekanisme pencairan anggaran dalam program yang berskala besar.
Di sisi lain, insiden kesehatan turut menjadi perhatian. Di Sukoharjo, dilaporkan 40 siswa mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang didistribusikan melalui program tersebut. Kasus serupa juga disebut terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara, dengan sejumlah anak dirawat akibat mengonsumsi makanan basi yang dinilai tidak memenuhi standar gizi.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu makanan basi dalam rapat kabinet pada 5 Mei 2025. Ia mengonfirmasi adanya insiden keracunan yang melibatkan sekitar 200 orang dari lebih 3 juta penerima manfaat. Prabowo menyebut angka itu setara sekitar 0,005% dari total penerima dan menilai hal tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan program hingga 99,99%.
Selain aspek keamanan pangan, persoalan operasional juga muncul terkait keterlambatan pembayaran kepada relawan dan pihak yang terlibat dalam produksi makanan. Di Kalibata, relawan menyatakan kegiatan memasak sudah dilakukan, tetapi pengiriman makanan terhambat karena ketiadaan biaya operasional akibat dana yang belum cair. Dampaknya, distribusi tersendat dan sebagian makanan disebut terbuang.
Kekhawatiran lain yang mengemuka adalah potensi penyalahgunaan anggaran. Program MBG disebut memiliki anggaran besar hingga Rp 400 triliun, sementara isu pengawasan dinilai krusial. Ekonom Celios, Muhamad Saleh, menyampaikan bahwa tanpa audit terbuka dan sistem transparansi yang jelas, anggaran besar rentan diselewengkan. Ia menilai titik rawan dapat muncul dari pengadaan bahan pangan, pencairan dana, hingga distribusi di daerah.
Perdebatan mengenai program ini juga terjadi dalam konteks kondisi ekonomi. Data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,87% pada kuartal I 2025. Di tengah tekanan ekonomi, peluncuran program sosial berskala besar memunculkan pertanyaan tentang ketepatan waktu dan daya dukung fiskal. Sejumlah ekonom mempertanyakan efektivitas MBG dalam situasi anggaran terbatas, dan almarhum ekonom senior Faisal Basri semasa hidupnya menilai fokus pemerintah sebaiknya diarahkan ke sektor yang lebih produktif.
Sejumlah pihak juga membandingkan MBG dengan program serupa di negara lain. Brasil menjalankan Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) sejak 1955 dan disebut mampu menyediakan makanan bergizi di sekolah melalui kemitraan dengan petani lokal serta pengawasan ketat. Kenya juga menjalankan program yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan distribusi. Meski demikian, kedua negara disebut tetap menghadapi kendala, antara lain ketergantungan pendanaan dan keterlambatan distribusi.
Dalam konteks Indonesia, berbagai insiden dan hambatan tersebut memperlihatkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, terutama terkait keamanan pengolahan makanan, ketepatan distribusi, serta mekanisme pembiayaan bagi pihak pelaksana di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan program—meningkatkan gizi anak dan menekan stunting—dapat dicapai tanpa menimbulkan risiko baru bagi penerima manfaat.
