Bupati Sleman Harda Kiswaya merespons keberadaan klausul dalam Surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melarang sekolah mengumbar informasi apabila terjadi kasus keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Harda menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mendukung program yang digulirkan Pemerintah Pusat tersebut, namun menilai pengawasan dan perbaikan dalam pelaksanaannya tetap diperlukan.
Harda mengatakan dirinya belum membaca PKS yang dibuat pada Rabu (10/9/2025). Meski demikian, ia menyatakan tidak setuju apabila terdapat klausul yang mewajibkan pihak penerima manfaat menjaga kerahasiaan informasi saat terjadi kejadian luar biasa (KLB) seperti dugaan keracunan.
“Menurut saya tidak baik [ada klausul menjaga kerahasiaan]. Evaluasi bisa dari masyarakat dan organisasi yang dibentuk. Khususnya dari masyarakat malah lebih baik, karena murni tanpa tendensi apapun. Kita harus mengakui kalau ada kelemahan dan memperbaiki,” kata Harda di Pendopo Parasamya, Sabtu (20/9/2025).
Ia menekankan keterbukaan dalam penyelenggaraan pembangunan dinilai lebih baik daripada menjaga kerahasiaan. Menurutnya, masukan dan kritik dari berbagai pihak penting untuk dipertimbangkan demi perbaikan program.
“Kita mendukung bagaimana agar program ini [MBG] dengan baik. Pemda itu tidak pernah tahu [ada persoalan penyelenggaraan program MBG], tapi selalu ketiban [diminta pertanggungjawaban] terus kalau ada hal-hal semacam ini,” ujarnya.
Sebelumnya, PKS antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalurahan Tirtomartani, Kalasan, dengan penerima manfaat menjadi perdebatan di sejumlah kalangan di Kabupaten Sleman. Salah satu klausul dalam dokumen tersebut menyebutkan agar penerima manfaat menjaga rahasia apabila ada kejadian luar biasa terkait keracunan pangan.
Dalam klausul ketujuh disebutkan bahwa apabila terjadi KLB seperti dugaan keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau masalah serius lainnya, pihak kedua berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah. PKS tersebut juga memuat kesepakatan kedua belah pihak untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama mencari solusi terbaik demi kelangsungan program.
